Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi

Adityawarman, Adityawarman (2025) Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (89kB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (423kB)
	Text (BAB PENUTUP) BAB PENUTUP.pdf - Published Version Download (49kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (138kB)
	Text TESIS FUL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pada penerbitan Sertipikat Tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ada tahap proses pengukuran tanah yang dilakukan petugas ukur di kantor pertanahan Kota Bukittinggi, proses pengukuran tanah merupakan proses dari tahapan-tahapan pada dasarnya terjadi sengketa atas kepemilikan hak atas tanah, masyarakat keberatan atas proses penerbitan Sertipikat baik itu dalam pendaftaran tanah pertama kali (rutin) atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), karena masyarakat lainnya yang keberatan merasa ada hak mereka yang diambil, dalam proses penerbitan sertipikat tersebut dalam aturan bahwa pihak yang keberatan merasa haknya yang terganggu, hak itu berupa kepemilikan atas objek tersebut atau bersinggungan dengan batas-batas tanah tersebut. Hal ini menjadi dasar Penulis melakukan penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Apa saja faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah di Kota Bukittinggi? 2. Bagaimana proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi? 3. Apa saja Norma yang dijadikan landasan untuk penyelesaian Sengketa di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi?, Tipe penelitian yang penulis gunakan yaitu Yuridis Empiris, dengan lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Ka Bukittingi, Hasil dari penelitian menyebutkan faktor yang mendasari terjadinya sengketa 1).Kurangnya kesadaran hukum: Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dapat menyebabkan sengketa pertanahan. 2).Kurangnya dokumentasi: Kurangnya dokumentasi yang lengkap dan akurat tentang hak-hak atas tanah dapat menyebabkan sengketa. 3).Kurangnya komunikasi: Kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terkait dapat menyebabkan kesalahpahaman dan sengketa. Norma yang dijadikan landasan untuk penyelesaian Sengketa di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan tersebut dijelaskan beberapa aturan dasar penting mengenai prosedur penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan

Actions (login required)

View Item