PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) SEBAGAI PENERIMA FIDUSIA YANG OBJEK JAMINANNYA DIRAMPAS OLEH NEGARA

Hamalna, Disya (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) SEBAGAI PENERIMA FIDUSIA YANG OBJEK JAMINANNYA DIRAMPAS OLEH NEGARA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (200kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (357kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (130kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (305kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Jaminan merupakan pencegahan dan antisipasi dari kerugian yang mungkin dialami oleh Bank, dengan adanya jaminan dalam perjanjian kredit dapat menjadi sebuah perikatan bahwa debitur akan berupaya untuk melunasi hutangnya agar jaminan dapat dimiliki dan tidak kehilangan jaminan yang dijaminkan kepada Bank. Permasalahan ini muncul akibat tidak adanya pengaturan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang melindungi hak Bank selaku penerima fidusia ketika objek jaminan yang diberikan menjadi barang bukti dan dirampas oleh negara karena digunakan dalam tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Seperti kasus BPR Dharma Pejuang Payakumbuh selaku kreditur dengan Riko Arjuna selaku debitur berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 3800/BPR-DPEL/XII/2021 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 22 Agustus 2023 memutuskan terpidana atas nama Riko Arjuna melanggar Pasal 362 KUHP secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh BPR serta bentuk perlindungan hukum terhadap BPR dalam kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Studi kasus dalam penelitian ini merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp, di mana objek jaminan fidusia berupa sepeda motor yang dirampas oleh negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPR mengalami kerugian secara materiil dan berada dalam posisi hukum yang lemah akibat kekosongan norma hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap penerima fidusia. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih lanjut untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi BPR sebagai pihak yang dirugikan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Bank Perekonomian Rakyat, Jaminan Fidusia, Rampasan Negara

Actions (login required)

View Item