IMPLIKASI PENEMPATAN NORMA ETIKA DALAM NORMA HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KEPEMILUAN

M. Zidane, Saputra (2025) IMPLIKASI PENEMPATAN NORMA ETIKA DALAM NORMA HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KEPEMILUAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (358kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (336kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (246kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (274kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Integritas penyelenggara Pemilu adalah pilar esensial demokrasi. Di Indonesia, norma etika penyelenggara Pemilu diformalkan menjadi hukum positif melalui Peraturan DKPP, sebuah pendekatan yang berbeda dengan mekanisme self-regulatory profesi lain. Formalisasi ini menimbulkan potensi masalah seperti ketidakpastian hukum serta kerancuan antara pelanggaran etika dan pelanggaran hukum, mengingat norma etika yang abstrak kini diberlakukan layaknya norma hukum yang menuntut kepastian. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana penempatan norma etika penyelenggara Pemilu dalam norma hukum kepemiluan dan bagaimana implikasi penempatan tersebut terhadap penegakan hukum kepemiluan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menelaah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan norma etika dalam Kode Etik DKPP ditempatkan sebagai penguat dan pelengkap norma hukum kepemiluan UU Pemilu. Ini dilakukan dengan mengadopsi mengelaborasi serta memberikan pendalaman makna etis terhadap prinsip kewajiban dan larangan dalam UU Pemilu, menjembatani norma hukum abstrak dengan perilaku konkret dan memperluas cakupan pengawasan. Implikasinya kompleks. Terhadap aspek kepastian hukum, muncul potensi subjektivitas interpretasi dan ketidakselarasan putusan etik DKPP dengan jalur hukum lain. Terhadap aspek keadilan, sanksi etik DKPP berkonsekuensi hukum langsung dan prinsip kepastian hukum dalam kode etik dapat menyebabkan kesalahan prosedural dianggap pelanggaran etik. Terhadap aspek kemanfaatan, terdapat risiko penegakan formalistik proses peradilan berulang inkonsistensi sanksi serta keterbatasan positivisme hukum merespons isu etika politik. Kata Kunci: norma etika, norma hukum, penegakan hukum, pemilu, DKPP.

Actions (login required)

View Item