Kebijakan Ratifikasi Perjanjian Lingkungan Berbasis HAM “Escazú Agreement” Oleh Kosta Rika Pada Tahun 2018–2024

Aditya, Thoriq Giffan (2025) Kebijakan Ratifikasi Perjanjian Lingkungan Berbasis HAM “Escazú Agreement” Oleh Kosta Rika Pada Tahun 2018–2024. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (679kB)
	Text (Bab 1 pendahuluan) Bab 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (967kB)
	Text (Bab 5 penutup) Bab 5 Penutup.pdf - Published Version Download (599kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (770kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text Thoriq Giffan Aditya 2110852011.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Perjanjian Escazú merupakan instrumen regional pertama di Amerika Latin dan Karibia yang mengikat secara hukum untuk menjamin akses terhadap informasi lingkungan, partisipasi publik, keadilan lingkungan, dan perlindungan terhadap pembela lingkungan. Meskipun memiliki reputasi sebagai pemimpin isu lingkungan dan sebagai salah satu arsitektur utama dari perjanjian ini, Kosta Rika justru memilih untuk tidak meratifikasi perjanjian tersebut dan pada akhirnya dengan tegas menolaknya. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis alasan yang mendasari kebijakan Kosta Rika untuk menolak ratifikasi sejak penandatanganan perjanjian pada tahun 2018 hingga tahun 2024. Untuk menjawab permasalahan ini, penelitian menggunakan teori two-level games dari Robert D. Putnam yang menganalisis interaksi antara tekanan internasional dan dinamika domestik, dengan fokus pada konsep win-set sebagai ruang kemungkinan ratifikasi di tingkat domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analitis-eksplanatif berbasis data sekunder. Studi ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap keluaran kebijakan ini. Pertama, asimetri kekuasaan antara koalisi pendukung dan penentang ratifikasi, di mana kamar dagang dan bisnis berhasil mendominasi narasi anti-ratifikasi, memengaruhi preferensi partai di Majelis Legislatif, serta memberikan tekanan terhadap proses legislasi. Kedua, hambatan institusional seperti fragmentasi legislatif, ambiguitas prosedural yang disoroti oleh Mahkamah Konstitusi, dan keterlibatan yang minim dari cabang eksekutif. Ketiga, strategi negosiasi yang tidak efektif dari negosiator dalam menyelaraskan isi perjanjian dan tekanan internasional dengan aktor-aktor kunci di domestik selama masa pemerintahan Presiden Alvarado Quesada, yang kemudian diikuti oleh penolakan secara terbuka terhadap perjanjian ini di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Chaves.

Actions (login required)

View Item