Kapasitas Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Padang Dalam Upaya Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual

Aulia, Nadila (2025) Kapasitas Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Padang Dalam Upaya Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (212kB)
	Text (BAB I) BAB I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (453kB)
	Text (BAB VI) BAB VI (Penutup).pdf - Published Version Download (155kB)
	Text (Daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (289kB)
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat justru menjadi salah satu dari dua daerah di Sumatera Barat yang belum membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagaimana yang diwajibkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kondisi ini menyebabkan P2TP2A menjalankan peran ganda sebagai pelaksana pelayanan terpadu, yang seharusnya menjadi tugas UPTD PPA. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kapasitas lembaga P2TP2A dalam upaya pemenuhan hak korban kekerasan berdasarkan amanat UU TPKS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peningkatan kapasitas menurut Deborah Eade yang terdiri atas 3 dimensi: investing in people, investing in organisations, dan networks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2TP2A Kota Padang menghadapi tantangan yang serius dalam aspek sumber daya manusia, khususnya kekurangan pendamping yang berdampak pada tingginya beban kerja dan peran ganda. Proses rekrutmen tidak dijalankan sesuai dengan perspektif birokrasi. Selain itu, belum adanya pelatihan internal yang terstruktur bagi anggota. Pada dimensi organisasi, belum adanya upaya regenerasi dalam struktur organisasi yang berkelanjutan meskipun lembaga kekurangan tenaga aktif. Serta ketiadaan wewenang dalam pengelolaan anggaran juga membatasi efektivitas layanan kepada korban. Dilihat dari sisi jejaring, P2TP2A cukup aktif menjalin jejaring dengan berbagai stakeholder eksternal dalam penanganan kasus, hubungan kerja sama ini menyesuaikan dengan kebutuhan kasus meskipun sebagian besar kerja sama tersebut belum diformalkan melalui MoU.

Actions (login required)

View Item