IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA PERSIAPAN PULAU BELIMBING KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

SYAUFAN, M. CHALID (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA PERSIAPAN PULAU BELIMBING KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (Cover dan abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (798kB)
	Text (Bab 1) BAB 1_compressed.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB 6) BAB 6.pdf - Published Version Download (632kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (982kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT M. CHALID SYAUFAN...pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pemekaran wilayah Desa Kuok yang melahirkan Desa Persiapan Pulau Belimbing, sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, percepatan pembangunan, dan pemanfaatan potensi desa secara maksimal. Pemekaran desa ini didorong oleh keinginan masyarakat yang ingin desanya dimekarkan karena pembangunan desa yang belum maksimal disebabkan keterbatasan anggaran di Desa Kuok yang memiliki wilayah dan jumlah penduduk cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemekaran desa persiapan Pulau Belimbing. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle yang mencakup variabel isi kebijakan dan konteks kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling, dan data dianalisis dengan model Miles dan Huberman serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemekaran telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Masyarakat menunjukkan tingkat penerimaan dan partisipasi yang tinggi terhadap kebijakan yang dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat untuk mendapatkan anggaran desa yang lebih banyak untuk pembangunan desanya. Namun, tujuan jangka panjang seperti peningkatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya tercapai karena keterbatasan anggaran. Hambatan lain juga muncul dari dinamika politik, seperti moratorium pemekaran desa selama tahun politik 2024. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pemekaran Desa Persiapan Pulau Belimbing menunjukkan progres yang positif dan berada pada jalur yang tepat menuju pembentukan desa definitif.

Actions (login required)

View Item