PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT MINANGKABAU TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA DI NAGARI LUBUK GADANG KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN

Radha Novya, Sabina (2025) PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT MINANGKABAU TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA DI NAGARI LUBUK GADANG KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (387kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (387kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (245kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (321kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penerapan sanksi pidana adat di Indonesia sangat beragam dan berbeda-beda di setiap daerah, sesuai dengan nilai budaya dan norma yang berlaku di masing-masing wilayah. Salah satu contohnya adalah masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi falsafah adat "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah", yang berarti adat Minangkabau berlandaskan pada ajaran agama Islam, dan Islam itu sendiri berlandaskan pada Al-Qur’an. Dalam praktiknya, masyarakat Minangkabau juga mengacu pada Undang-Undang Nan Duo Puluah, yaitu kaidah adat yang memuat pedoman dan ketentuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk pelanggaran adat, dengan tetap mengutamakan keadilan, musyawarah, dan nilai-nilai keagamaan. Dari hal diatas peneliti mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: a) Bentuk Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, b) Faktor Penghambat yang Dihadapi Dalam Penerapan Sanksi Yang Diberikan Kepada Pelaku Tindak Pidana Zina Di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode yuridis empiris/sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa sanksi yang diterapkan untuk tindak pidana zina yang terjadi di Nagari Lubuk Gadang diantaranya permintaan maaf, dinikahkan, dan pembayaran denda adat. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembalikan martabat pihak-pihak yang terlibat tanpa melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya yang berkaitan dengan martabat manusia. Meskipun terdapat sanksi sosial yang lebih keras dalam tradisi adat, seperti pembotakan dan pengarakan keliling kampung, sanksi tersebut tidak lagi diberlakukan di Nagari Lubuk Gadang karena dianggap bertentangan dengan prinsip HAM yang menekankan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Adapun hambatan yang ditemui pada saat penerapan sanksi pidana adat yaitu seperti pelaku tidak pidana zina tidak mau dinikahkan, tidak sanggup membayar denda adat yang telah ditetapkan oleh niniak mamak dan atau pemuda sering menyelesaikan tindak pidana zina tanpa melibatkan niniak mamak. Kata Kunci : Sanksi Pidana Adat, Tindak Pidana Perzinahan

Actions (login required)

View Item