PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Nabila, Nabila (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (94kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (49kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (188kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (156kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 63 Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 mengatur bahwa pembuang sampah sembarangan dikenai pidana kurungan hingga 3 bulan atau denda maksimal Rp5.000.000,00, namun pelanggaran terus meningkat seolah sanksinya tak menimbulkan efek jera. Penelitian ini membahas tiga rumusan masalah, pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah berdasarkan Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Kedua, bagaimana kendala penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya berdasarkan Perda Kota Padang No. 21 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Ketiga, bagaimana upaya untuk mengatasi kendala terhadap pelaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya berdasarkan Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris dengan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara semi terstruktur dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, proses penegakan hukum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui metode Operasi Tangkap Tangan. Kedua, kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum yaitu kendala sosio kultural, kendala sektoral, dan kendala yuridis. Ketiga, kendala tersebut diatasi dengan cara perbaikan sistem layanan pengumpulan sampah, perbaikan fasilitas-fasilitas pendukung kebersihan, dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Padang. Kata Kunci :Penegakan Hukum, Peraturan Daerah Kota Padang, Pengelolaan Sampah.

Actions (login required)

View Item