Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (Studi Kasus: Pengembangan Sistem Permukiman di Kota Padang Tahun 2024-2025)

Putra, Lidra Syarif (2025) Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (Studi Kasus: Pengembangan Sistem Permukiman di Kota Padang Tahun 2024-2025). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (658kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB VI) BAB VI.pdf - Published Version Download (593kB)
	Text (Daftar pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (622kB)
	Text (Skripsi full text) Lidra Syarif Putra_Skripsi full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Studi Kasus: Pengembangan Sistem Permukiman di Kota Padang Tahun 2024-2025), dengan fokus pada pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di Kota Padang. Penelitian dilakukan di tiga lokasi yang dianggap representatif terhadap bentuk pelanggaran tata ruang, yaitu Kecamatan Padang Barat (pelanggaran sempadan sungai), Padang Utara (pelanggaran kawasan resapan air), dan Bungus Teluk Kabung (pelanggaran sempadan pantai). Pemilihan lokasi didasarkan pada tingkat pelanggaran yang tinggi, signifikansi ekologis, dan relevansi strategis kawasan terhadap pengendalian tata ruang kota. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, penelitian ini mengungkap bahwa implementasi Perda RTRW masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ukuran dan tujuan kebijakan telah dirumuskan jelas dalam dokumen RTRW, namun tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat maupun aparat pelaksana; (2) keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menghambat pengawasan lapangan secara berkala; (3) karakteristik agen pelaksana menunjukkan masih adanya tumpang tindih tugas antar organisasi; (4) sikap pelaksana belum menunjukkan komitmen kuat dalam menindak pelanggaran secara tegas; (5) komunikasi antar instansi masih lemah, ditandai dengan kurangnya koordinasi antara Dinas PUPR, Satpol PP, dan perangkat kecamatan; dan (6) kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan pelanggaran menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan zonasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berupa berita daring dan dokumentasi visual dari media sosial memperkuat bukti terjadinya pelanggaran. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan tata ruang belum berjalan efektif karena lemahnya respons terhadap pemanfaatan ruang serta kurangnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta sosialisasi intensif kepada masyarakat agar kebijakan tata ruang dapat dijalankan secara berkelanjutan dan respons terhadap kondisi lapangan.

Actions (login required)

View Item