Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus. (Studi Kasus: Jalan Khusus Angkutan Batu Bara di Kabupaten Batang Hari Tahun 2022-2025)

Kisnanda, Liza Fitria (2025) Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus. (Studi Kasus: Jalan Khusus Angkutan Batu Bara di Kabupaten Batang Hari Tahun 2022-2025). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (422kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (966kB)
	Text (BAB VI) BAB VI.pdf - Published Version Download (596kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (642kB)
	Text (Skripsi full text) Liza Fitria Kisnanda_Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan khusus merupakan upaya mengatur lalu lintas angkutan batu bara. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan, khususnya di daerah Kabupaten Batang Hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015. Permasalahan utama yang diangkat adalah belum terwujudnya jalan khusus angkutan batu bara secara optimal, meskipun kebijakan ini telah ditetapkan sejak tahun 2015. Fenomena penggunaan jalan nasional sebagai jalur utama truk batu bara menyebabkan berbagai persoalan serius, seperti kemacetan berkepanjangan, kerusakan infrastruktur jalan, polusi udara, kecelakaan lalu lintas, hingga keresahan sosial di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori evaluasi kebijakan Riant Nugroho, yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak efektif karena hingga saat ini jalan khusus tersebut belum terselesaikan, sehingga masalah di jalan umum tidak teratasi. Kebijakan ini belum efisien karena masih terbatasnya pendanaan dan ketergantungan pada investor dalam pembangunan jalan khusus. Berdasarkan kecukupan kebijakan ini belum cukup dalam memenuhi kebutuhan seluruh pihak terdampak. Pemerataan manfaat dari kebijakan belum dirasa merata oleh masyarakat. Responsivitas pemerintah terhadap masyarakat masih rendah. Ketepatan kebijakan ini sudah tepat secara substansi, namun lemah dalam penerapannya. Oleh karena itu butuh peninjauan ulang dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan guna mendorong percepatan pembangunan jalan khusus secara tuntas.

Actions (login required)

View Item