PENGAWASAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI KOTA SAWAHLUNTO PASCA REFORMASI REGULASI

Aini, Annisa Nurul (2025) PENGAWASAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI KOTA SAWAHLUNTO PASCA REFORMASI REGULASI. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (366kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (316kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (175kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (230kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya adalah bahan galian batuan komoditas batubara yang terdapat di Kota Sawahlunto. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa tanah (bumi), air, dan kekayaan alam lainnya secara prinsipal dikuasai oleh negara. Oleh karena itu sejatinya hak menguasai Negara adalah mengatur, mendistribusikan peruntukan dan pengawasan. Pengawasan berfungsi untuk melindungi kegiatan pertambangan. Namun seiring dengan perkembangan regulasi saat ini, pengaturan mengenai pengawasan pun turut berubah. Pertambangan di Kota Sawahlunto memperlihatkan dampak dari adanya kegiatan pertambangan tersebut seperti kerusakan rumah warga sekitar wilayah pertambangan, kerusakan perkebunan warga, dan tercemarnya sumber air. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan pertambangan batubara di Kota Sawahlunto Pasca Reformasi Regulasi? 2) Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan pengawasan oleh Perwakilan Inspektur Tambang Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Sumatera Barat?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan dapat didelegasikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi melalui mekanisme pelimpahan tugas kepada Dinas ESDM Provinsi. Selama lima tahun terakhir, pelaksanaan pengawasan oleh Inspektur Tambang di Kota Sawahlunto tiap tahunnya belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya sejumlah perusahaan pemegang IUP yang belum mendapat pengawasan. Padahal setiap pemegang IUP berhak mendapatkan pengawasan setidaknya satu kali dalam setahun, kondisi ini menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan. Adapun kendala yang dihadapi yaitu pola pikir perusahaan tambang yang hanya cenderung pada pencapaian target produksi dan keuntungan dan terakhir, adanya campur tangan politik, minimnya anggaran dana untuk melakukan pengawasan lapangan dan ditambah dengan adanya kebijakan efisiensi pelaksanaan pengawasan digunakan dengan metode daring, serta adanya kekosongan jabatan Pejabat Pengawas Tambang.

Actions (login required)

View Item