IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Yusuf Muhammad, Yuswi (2025) IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (158kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (308kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (204kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pengadaan barang dan jasa menjadi titik krusial dalam penyelenggaraan pemerintah, termasuk dalam pembangunan nasional. Pengadaan harus dilaksanakan secara efisien, akuntabel, dan transparan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengadaan barang dan jasa lebih kurang 90% menyumbang kasus korupsi di Indonesia, yakni dimulai dari tahapan perencanaan pengadaan. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, terdapat penyimpangan dalam hal kegiatan Rekonstruksi Jalan Sikayan Ruas Jambak - Lubuk Simantung di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman dengan pendanaan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023, yang diduga telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.870 juta. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan skripsi ini yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman? 2) Bagaimana pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan wawancara dan studi dokumen. Kemudian hasil temuan dalam penelitian ini di analisis melalui metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pengadaan oleh BPBD Padang Pariaman terdapat penyimpangan terkait penyalahgunaan kewenangan pencairan dana, praktik subkontrak ilegal yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan, serta rekayasa dokumen. Pengalihan pekerjaan yang tidak sah oleh kontraktor utama (CV. Terkas Daya Mandiri) kepada pihak ketiga menunjukkan adanya praktik jual beli proyek yang melanggar ketentuan hukum. Kemudian para pihak yang bertanggung jawab atas jalannya proyek tersebut, terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Penyedia Jasa. Tanggung jawab hukum melibatkan sanksi administratif yakni pencopotan jabatan, dan pidana yakni ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp.1 miliar, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa, Pertanggung Jawaban, Kabupaten Padang Pariaman

Actions (login required)

View Item