PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM DALAM AKSI TAWURAN DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR LUBUK BEGALUNG

Wardatun, Nisak (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM DALAM AKSI TAWURAN DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR LUBUK BEGALUNG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (214kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (318kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (130kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (223kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951. Berdasarkan penelitian di Polsek Lubuk Begalung menunjukkan banyak anak yang terlibat tawuran dengan senjata tajam, sehingga diperlukan penanggulangan yang efektif. Rumusan masalah penelitian mencakup: bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam tawuran, apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam tawuran, dan bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam tawuran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam tawuran dilakukan sesuai dengan aturan. Anak yang terlibat dapat dikembalikan kepada orang tua setelah dinasehati, sedangkan anak yang menyebabkan kerugian akan diproses secara hukum. Hambatan yang dihadapi oleh kepolisian meliputi kurangnya pengawasan orang tua, pergaulan anak yang bebas, kurangnya personel kepolisian, fasilitas CCTV yang kurang memadai, masyarakat yang takut melapor atau memberikan kesaksian. Untuk mengatasi hambatan ini kepolisian melakukan sosialisasi, memberi peringatan dini kepada anak-anak, dan melakukan patroli keliling pada waktu-waktu rawan. Kesimpulan adalah penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam di Polsek Lubuk Begalung dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Hambatan yang dihadapi kepolisian meliputi kurangnya pengawan orang tua, pergaulan bebas anak, kekurangan personel, fasislitas CCTV yang kurang memadai. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kepolisian melakukan sosialisasi kepada anak-anak, orang tua, dan masyarakat, memberikan peringatan dini serta melakukan patroli pada waktu-waktu rawan tawuran. Adapun saran yang diberikan adalah 1) perlunya perhatian khusus terhadap tawuran dengan senjata tajam. 2) Meningkatkan kesadaran hukum anak akan bahayanya tawuran dan sanksi hukum. 3) Memberikan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat. 4) Polsek Lubuk Begalung melakukan razia barang bawaan kepada anak yang berkumpul. 6) Pemerintah Daerah Sumatera Barat diharapkan membuat Perda khusus tentang tawuran dengan senjata tajam. Kata Kunci: Senjata Tajam, Anak Pelaku Tawuran, Kepolisian ENFORCEMENT OF LAW AGAINST CHILDREN AS PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENSES INVOLVING THE POSSESSION OF SHARP WEAPONS POSSESSION IN THE JURISDICTION OF LUBUK BEGALUNG POLICE SECTOR (Wardatun Nisak, 2110113151, Criminal Law, Faculty of Law, Andalas University, 72 pages, 2025) Supervisor : Dr. Nilma Suryani, S.H,M.H and Dr. Siska Elvandari, S.H,M.H ABSTRACT The enforcement of law against children as perpetrators of the crime of possessing sharp weapons is regulated under Article 2 of Emergency Law No. 12 of 1951. Research conducted at the Lubuk Begalung Police Sector indicates a significant number of children involved in brawls with sharp weapons, necessitating effective countermeasures. The research problem formulation includes: how is the enforcement of law against children as perpetrators of the crime of possessing sharp weapons in brawls, what are the obstacles in the enforcement of law against children as perpetrators of the crime of possessing sharp weapons in brawls, what efforts can be made to overcome these obstacles in the enforcement of law against children as perpetrators of the crime of possessing sharp weapons in brawls. The research method employed is empirical juridical with a descriptive approach. Based on the research findings, the enforcement of law against children as perpetrators of the crime of possessing sharp weapons in brawls is conducted in accordance with applicable regulations. Children involved may be returned to their parents after being counseled, while those causing harm will be subject to legal proceedings. The obstacles faced by the police include a lack of parental supervision, children’s free association, insufficient police personnel, inadequate CCTV facilities, and a community that is afraid to report or provide testimony. To address these obstacles, the police conduct socialization, issue early warnings to children, and carry out patrols during vulnerable times. In conclusion, the enforcement of law against children as perpetrators of the crime of possessing sharp weapons at the Lubuk Begalung Police Sector is carried out in accordance with applicable regulations. The obstacles faced by the police include insufficient parental supervision, children’s free association, a lack of personnel, and inadequate CCTV facilities. To overcome these obstacles, the police engage in socialization with children, parents, and the community, provide early warnings, and conduct patrols during critical times of potential brawls. Recommendations include: (1) the need for special attention to brawls involving sharp weapons, (2) increasing children’s legal awareness regarding the dangers of brawls and legal sanctions, (3) providing socialization to parents and the community, (4) the Lubuk Begalung Police Sector conducting inspections of belongings among groups of children gathering, and (5) the West Symatera Regional Government is encouraged to establish a local regulation specifically addressing brawls involving sharp weapons. Keywords: Sharp Weapons, Children Involved in Fights, Police

Actions (login required)

View Item