PENYIMPANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI OLEH KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI

Firly Ayu, Safitri (2025) PENYIMPANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI OLEH KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (88kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (279kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (48kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (179kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penyalahgunaan BBM bersubsidi menimbulkan dampak negatif pada perekonomian nasional, terutama karena perbedaan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi memicu praktik ilegal seperti penimbunan dan pengoplosan. Dalam penegakan hukum, pengelolaan barang bukti sangat penting untuk menjaga keabsahan proses hukum. Namun, pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Bukittinggi menghadapi kendala seperti belum terdapat standar operasional prosedur (SOP) jelas, keterbatasan sarana penyimpanan, dan regulasi yang belum memadai. Tujuannya a) untuk mengetahui penyimpanan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi, b) untuk mengetahui dampak dari penyimpanan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi yang tidak dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Riset yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dan penelitian ini sifatnya deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Seksi Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan analisis dokumen terkait, serta studi pustaka peraturan perundang-undangan. Analisis data dilaksanakan secara kualitatif untuk menggambarkan proses pengelolaan serta hambatan yang dijalani. Temuan riset melihatkan dalam pelaksanaannya, barang bukti BBM disimpan di luar kantor kejaksaan. Barang bukti BBM dititipkan di SPBU yang dinilai lebih aman dan memiliki fasilitas khusus untuk menyimpan BBM. Hal ini dilakukan karena Kejaksaan Negeri Bukittinggi masih menghadapi berbagai kendala dalam pennyimpanan barang bukti tindak pidana, antara lain tidak adanya RUPBASAN di Kota Bukittinggi, keterbatasan ruang penyimpanan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi, kurangnya kolaborasi berbagai pihak, dan kurangnya regulasi dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi terkait teknis penyimpanan barang bukti cair. Penitipan barang bukti BBM di SPBU berdampak pada kurangnya efisiensi proses persidangan karena tentu pihak kejaksaan membutuhkan waktu dalam menjemput BBM dan membawanya ke pengadilan. Selain itu, penitipan BBM ini dapat mengurangi keabsahan barang bukti dan mengurangi kepercayaan publik. Peneliti merekomendasikan untuk pembangunan RUPBASAN di Bukittinggi, peningkatan sarana penyimpanan, peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak, dan pembaruan regulasi untuk pengelolaan yang lebih efektif. Kata Kunci : Penyimpanan Barang Bukti, Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Kejaksaan Negeri

Actions (login required)

View Item