PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA RUMAH KOS DI KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG

Serina Rahmadani, Putri (2025) PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA RUMAH KOS DI KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (175kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (351kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (256kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Kecamatan Padang Utara, Kota Padang mengalami peningkatan signifikan dalam usaha rumah kos seiring bertambahnya kebutuhan akomodasi akibat dari pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor mobilitas penduduk. Perizinan berusaha menjadi aspek penting untuk menjamin ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, proses perizinan beralih ke sistem elektronik berbasis risiko melalui platform Online Single Submission (OSS). Kondisi ini menuntut penyesuaian baik dari pelaku usaha maupun lembaga pengawas. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah pengawasan terhadap perizinan berusaha rumah kos di Kecamatan Padang Utara Kota Padang? 2) Bagaimanakah kendala serta solusi dalam pengawasan perizinan berusaha rumah kos di Kecamatan Padang Utara Kota Padang? Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta pengelola rumah kos dengan menggunakan teknik purposive sampling, dan data sekunder dengan cara penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan oleh DPMPTSP melalui verifikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), inspeksi lapangan, dan pengecekan kesesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kegiatan riil. Pendekatan pengawasan lebih menekankan pembinaan dibandingkan penindakan. Namun, terdapat kendala seperti rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai perizinan berusaha berbasis elektronik, lemahnya koordinasi antara pemilik dan pengelola, serta keterbatasan kewenangan DPMPTSP dalam mencabut izin secara sepihak. Solusi dari kendala tersebut adalah DPMPTSP harus meningkatkan sosialisasi dan pendampingan terstruktur, pengembangan sistem pengingat kewajiban pelaporan, dan kolaborasi dengan perangkat daerah untuk memantau kegiatan usaha secara langsung. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran serta semua pihak dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan guna mewujudkan tata kelola usaha rumah kos yang legal, tertib, dan berkelanjutan. Kata Kunci: Pengawasan, Perizinan Berusaha Elektronik, Kecamatan Padang Utara.

Actions (login required)

View Item