POLITIK HUKUM TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK BERTEMPAT TINGGAL YANG LAYAK

Ridho Almunawar, Parinduri (2025) POLITIK HUKUM TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK BERTEMPAT TINGGAL YANG LAYAK. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (312kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (287kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (215kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (265kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Permasalahan keterjangkauan perumahan dan tingginya angka backlog rumah di Indonesia menjadi tantangan serius dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian memiliki dua tujuan yaitu, Pertama, untuk mengetahui desain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Kedua, menemukan konsep ideal pengaturan Tabungan Perumahan Rakyat sebagai paya pemenuhan hak bertempat tinggal yang layak. Dengan menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan penelitian yaitu perundang-undangan, historis, komparatif, serta konseptual, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, meskipun Tapera merupakan transformasi kebijakan yang memperluas cakupan peserta dari pegawai negeri sipil ke seluruh pekerja formal dan informal, namun implementasinya masih terkendala seperti minimnya kesiapan kelembagaan, partisipasi pekerja informal, serta rendahnya kepercayaan publik. Kedua, perbandingan dengan negara seperti Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Philipina, China, menunjukkan pentingnya dukungan fiskal negara, transparansi, dan sistem jaminan sosial terintegrasi untuk menjamin efektivitas program. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa keberhasilan Tapera sangat ditentukan oleh arah politik hukum yang berpihak pada prinsip keadilan sosial, keterbukaan, dan partisipasi publik. Saran yang diajukan merekomendasikan penguatan regulasi teknis, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta evaluasi berkala terhadap kinerja Badan Pengelola Tapera sebagai prasyarat menuju pemenuhan hak konstitusional atas tempat tinggal yang layak di Indonesia. Kata kunci: Politik Hukum, Tabungan Perumahan Rakyat, Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak

Actions (login required)

View Item