PENERAPAN PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM PENGATURAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

Fajar Auliya, Fattah (2025) PENERAPAN PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM PENGATURAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (293kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (342kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (207kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (247kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang pentingnya prinsip checks and balances dalam ketatanegaraan, terkhusus pada penerapannya di wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara yang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan serta keberlangsungan prinsip checks and balances dalam komposisi kelembagaan di wilayah Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini akan menjawab permasalahan yang pertama, bagaimana pengaturan di daerah Ibu Kota Nusantara, dan yang kedua bagaimana penerapan prinsip checks and balances dalam komposisi kelembagaan di pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya dalam menjalankan roda pemerintahan di wilayah Ibu Kota Nusantara, memiliki pertentangan dengan amanat UUD 1945 serta komposisi kelembagaan yang tidak sesuai dengan ketetapan otonomi daerah, dimana dalam proses pengesahan UU IKN sebagai landasan Ibu Kota Nusantara dilangsungkan secara cepat dan tidak transparan, dan juga tidak terdapat DPRD selaku lembaga perwakilan rakyat pada tingkat daerah di dalamnya. Pada kenyataannya, ketatanegaraan Republik Indonesia menunjukkan bahwa dalam bernegara, harus selalu mengedepankan kepentingan rakyat serta dalam pelaksanaan pemerintahan pada tingkat daerah harus mengedepankan prinsip otonomi daerah. Dalam kesimpulan penelitian ini ditemukan fakta bahwa telah di dapati cacat formil dan materil dalam pengesahan UU IKN serta terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan otonomi daerah di wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara.

Actions (login required)

View Item