ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM YANG TELAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK PERSEORANGAN DI KELURAHAN JATI KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG SUMATERA BARAT (Studi kasus : Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pdg)

AURELIA, MUTIARA SALSA (2025) ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM YANG TELAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK PERSEORANGAN DI KELURAHAN JATI KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG SUMATERA BARAT (Studi kasus : Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pdg). S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (904kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (587kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (216kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (335kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tanah ulayat menjadi pilar utama dalam sistem kepemilikan komunal masyarakat adat, karena dikelola berdasarkan nilai-nilai kekerabatan dan hukum adat serta hasilnya digunakan untuk mendukung ekonomi komunitas. Tanah ulayat di minangkabau dikenal dengan tanah pusako yang diwarisi masyarakat hukum adat Minangkabau secara turun temurun tanpa surat menyurat dan batas bidang tanah secara alami, milik pribadi bersama anggota kaum (ganggam bauntuak). Faktanya karena kekurang pahaman tentang “ganggam bauntuak” sering terjadi konflik antar anggota kaum yang menganggap tanah ulayat itu sudah dimiliki bahkan didaftar atau disertifikatkan dengan status hak milik dan itu banyak terjadi. Dalam konteks ini, adanya sengketa tanah ulayat dari salah satu kaum suku Jambak yang ada di daerah kota Padang dalam Putusan No. 89/Pdt.G/2022/PN Pdg. Tanah tersebut telah bersertifikat hak milik perseorangan dan perkara ini diselesaikan di Pengadilan Negeri IA Padang. Pihak yang terkait Syamsul Akbar selaku (penggugat I), Afnida (Penggugat II), Zaharni(Penggugat III) melawan Adrian (Tergugat I) , Swardi, Ferdi, Yola (Tergugat II a,b,c) dan Pemerintah Kota Padang cq Kantor Badan Pertanahan Nasional (Tergugat III) dengan luas tanah ulayat 1.000m2 tercatat atas nama Almh ERNI (Mantan Istri Tergugat I). Maka dari permasalahan tersebut muncul rumusan masalah sebagai berikut:1.Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perdata terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum yang telah bersertifikat hak milik perseorangan dalam Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pdg? 2.Apa akibat hukum dari putusan no 89/pdt.G/2022/PN Pdg terhadap status tanah ulayat kaum yang disengketakan? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu : 1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perdata terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum yang telah bersertifikat hak milik perseorangan dalam Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pdg. 2. akibat hukum dari putusan no 89/pdt.G/2022/PN Pdg terhadap status tanah ulayat kaum yang disengketakan.

Actions (login required)

View Item