PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI PROVINSI RIAU

Siska, Ayang (2010) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI PROVINSI RIAU. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skrips Full Text) S1 Hukum 2011 Ayang Siska 06140010.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Tindak pidana kehutanan adalah perbuatan yang dilarang peraturan kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Salah satu kegiatan yang merupakan tindak pidana penebangan liar(illegal logging). Dalam skripsi ini membahas tiga masalah pokok yaitu, 1. Apa bentuk tindak pidana kehutanan yang terjadi di Provinsi Riau. 2.Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan di Provinsi Riau. 3. Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan di Provinsi Riau. Metode yang dipakai adalah metode penelitian hukum sosiologis yaitu metode penelitian yang melibatkan norma hukum yang berlaku yang dihubungkan dengan praktek dan fakta dilapangan, dengan data hukum primer dan sekunder dan alat pengumpul data yaitu studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan 1) bentuk-bentuk tindak pidana kehutanan yang terjadi di Provinsi Riau antara lain perambahan hutan secara liar, penebangan liar, peladangan dalam kawasan hutan, kebakaran hutan dalam skala kecil, pengangkutan kayu tanpa SKSHH. perdagangan kayu ilegal, pelanggaran kawasan wilayah hutan. Pengelompokan tindak pidana kehutanan mengacu pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002. 2) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, bersama-sama dengan Polisi Daerah dan Kejaksaan Tinggi Riau, baik itu dengan upaya Pre-Entive yaitu tindakan antisipasi mendeteksi secara awal berbagai faktor kriminogen, Preventife yaitu tindakan pencegahan dalam menanggulangi tindak pidana kehutanan sebelum tindak pidana tersebut terjadi, dan Represif yaitu tindakan langsung terhadap pelaku kejahatan, saat tindakan prefentife tidak memperoleh hasil yang memuaskan. 3) adapun kendala yang menghambat penegakan hukum tersebut adalah kurangnya jumlah personil dan prasarana untuk memantau dan menjaga hutan di Riau. Disamping Undang-Undang kehutanan kurang efektif untuk diterapkan karena tidak dapat menjerat pelaku utama dan para beking dalam kasus penebangan liar, dalam ketentuan Undang-Undang hanya menjerat setiap orang yang secara langsung melakukan kegiatan penebangan liar tersebut, baik itu buruh tebang maupun pemilik alat angkut, Undang-Undang Kehutanan juga tidak mengatur secara khusus mekanisme penyitaan barang bukti kayu, ruang lingkup tindak pidana yang masih sempit, serta tidak adanya ketentuan Undang-Undang yang mengatur jumlah ganti kerugian ekologi terhadap lingkungan yang rusak karena tindak pidana kehutanan khususnya penebangan liar. Untuk perbaikan penegakan hukum dimasa datang perlu dilakukan, 1) revisi terhadap Undang-Undang Kehutanan sehingga dapat mengikat seluruh pelaku tindak pidana kehutanan tanpa terkecuali, 2) membenahi kinerja penegak hukum kehutanan tentang aturan dan sanksi terhadap setiap pelanggar ketentuan Undang-Undang Kehutanan, 3) menanamkan kesadaran hukum pada masyarakat agar mematuhi aturan perundang-undangang dan menjaga kelestarian hutan

Actions (login required)

View Item