PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KOREAN PADA PENYIDJKAN KASUS PEMBUNUHAN DI POLRESTA BUKITTINNGI

Risman, Yessi (2012) PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KOREAN PADA PENYIDJKAN KASUS PEMBUNUHAN DI POLRESTA BUKITTINNGI. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) S1 Hukum 2012 Yessi Risman 07940152.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Saksi dan korban dalam sebuah tindak pidana merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, dengan adanya saksi maka dimungkinkan suatu peradilan pidana dapat berjalan dengan benar dan semestinya, namun di tengah situasi hukum yang kacau seperti saat sekarang ini, keberadaan saksi juga sulit ditemukan sehingga berdampak buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia. Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan ini dengan membentuk Lembaga khusus menangani permasalahan perlindungan saksi di Indonesia yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), namun LPSK menghadapi beberapa kendala misalnya kurangnya SDM dan Fasilitas yang ada sehingga menghambat langkah-langkah LPSK itu sendiri, dalam melaksanakan tugas perlindungan saksi dan korban, Kepolisian yang memiliki SDM yang lebih memadai di tugaskan untuk membantu LPSK dalam melindungi saksi dan korban sehingga permasalahan SDM dapat diatasi. Dalam penulisan ini penulis mencoba membahas mengenai penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga diharapkan terdapat suatu gambaran tentang Perlindungan saksi dan korban di Indonesia khususnya di Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data penelitian meliputi data primer dandata sekunder. Teknik sampling dalam penulisan ini menggunakan teknik Purposif Sampling. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dalam dua proses yaitu editing dan coding. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa dalam hal perlindungan saksi di Kota Bukittinggi dilakukan oleh Kepolisian Kota Bukittinggi tanpa ada koordinasi dengan LPSK yang sebenarnya menurut aturan yang ada yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban lebih bertanggungjawab terhadap permasalahan perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Hendaknya pemerintah lebih memaksimalkan peran LPSK agar tidak terkesan sia-sia dan menghabiskan uang negara, namun sebelum itu tentunya harus dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang subtansinya lebih kepada perlindungan saksi dan korban.

Actions (login required)

View Item