PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PROVINSI JAMBI

Punggawi Zhelmavira, Trysyadanty Umar (2025) PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PROVINSI JAMBI. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (107kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Ban I.pdf - Published Version Download (282kB)
	Text (Bab IV Pentup) Bab IV.pdf - Published Version Download (50kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (147kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Jambi menunjukkan angka yang masih tinggi, sementara korban kerap kali enggan melapor karena faktor sosial, ekonomi, dan ketakutan terhadap pelaku. Pemerintah telah membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai unit pelaksana perlindungan korban, namun dalam praktiknya masih dijumpai berbagai hambatan struktural dan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran UPTD PPA dalam pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak UPTD PPA Provinsi Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Batanghari, serta korban KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA telah berupaya menjalankan fungsinya melalui layanan hukum, psikologis, medis, dan rumah aman, sesuai Pasal 10 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Namun, masih terdapat hambatan seperti terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar lembaga, fasilitas yang belum memadai, dan pendekatan mediasi yang berisiko dalam kasus kekerasan berulang. Diperlukan penguatan SDM, peningkatan fasilitas, dan edukasi hukum kepada masyarakat agar perlindungan terhadap korban KDRT dapat berjalan optimal. Kata kunci: KDRT, UPTD PPA, Hak Korban, Pemulihan Korban

Actions (login required)

View Item