PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA DAN MENGAWASI PERILAKU HAKIM

Mutia, Tri (2012) PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA DAN MENGAWASI PERILAKU HAKIM. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi full text) S1 Hukum 2012 Tri Mutia 07940104.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa konsekuensi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang salah satunya adalah bidang kekuasaan kehakiman. Dimana dalam Amandemen ketiga. Menginternalisasi kelembagaan baru di dalam Bab IX, tepatnya Pasal 24B yaitu adanya Komisi Yudisial. Komisi ini oleh institusi diberi kewenangan mengusulkan hakim agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan kewenangan tersebut, diharapkan Komisi Yudisial dapat mewujudkan mekanisme check and balances dalam lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Pada awal terbentuk, Komisi Yudisial relatif dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan cukup baik. Namun dalam perkembangannya, meskipun keberadaan Komisi Yudisial diatur secara eksplisit dalam Undang Undang Dasar 1945, tidak serta merta membuat Komisi Yudisial memiliki kewenangan super, khususnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU- IV/2006. Dengan dikeluarkannya Putusan tersebut, Komisi Yudisial hanya memiliki kewenangan mengawasi perilaku hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Karena itu penulis merumuskan tiga permasalahan yaitu bentuk-bentuk kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga perilaku hakim, kendala yang dihadapi Komisi Yudisial dalam menjaga perilaku hakim dan cara penanggulangan terhadap kendala yang dihadapi Komisi Yudisial dalam menjaga perilaku hakim. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji asas-asas hukum, taraf singkronisasi hukum, dan sistematika hukum yang berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi sosiologisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan mengawasi perilaku hakim, diantaranya pengawasan secara preventif dan represif dan dalam melakukan pengawasan Komisi Yudisial juga mendapat kendala dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim diantaranya kendala teritorial, serta bagaimana cara penanggulangan dari kendala yang dihadapi Komisi yudisial tersebut dalam menjaga dan mengawasi perilaku hakim, disini penulis merincikan beberapa cara penanggulangan yang mungkin telah ditempuh oleh Komisi Yudisial namun tetap harus lebih ditingkatkan lagi agar pelaksanaan pengawasan hakim dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku

Actions (login required)

View Item