PENERAPAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS II LUBUK SIKAPING MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2016

Muhamamd Arif Alwi, Salam (2019) PENERAPAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS II LUBUK SIKAPING MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2016. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (331kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (439kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (238kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (305kB) | Preview
	Text (Skripsi Full text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Mediasi merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh para pihak yang ingin menyelesaikan sengketanya di Pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata dan sesuai pula dengan Pasal 130 HIR dan 154 RBG. Untuk menyempurnakan pengaturan mengenai mediasi di Pengadilan maka Mahkamah Agung megeluarkan Pengaturannya, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagai salah satu Pengadilan Negeri tingkat pertama yang telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam kenyataannya masih belum dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan oleh Mahkamah Agung.. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Sikaping dengan rumusan masalahnya yaitu : 1. Apakah penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping kelas II sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, 2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kelas II B Lubuk Sikaping. Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah melalui pendekatan yang bersifat yuridis empiris, dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Sikaping sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sedangkan kendalanya dapat dilihat dari faktor non teknis yaitu ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya mediasi dan ada pula faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi yaitu adanya itikad baik dari para pihak yang kemudian di dukung oleh sumber daya manusia atau hakim yang cakap sebagai mediator.

Actions (login required)

View Item