SENGKETA HAK ATAS TANAH PASCA PEMEKARAN WILAYAH (STUDI KASUS KABUPATEN PELALAWAN)

Ibnu Siddiq, Utokoy (2025) SENGKETA HAK ATAS TANAH PASCA PEMEKARAN WILAYAH (STUDI KASUS KABUPATEN PELALAWAN). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (87kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (261kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (50kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skrisi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pemekaran wilayah sebagai bagian dari kebijakan otonomi daerah membawa konsekuensi terhadap penataan ulang administrasi pertanahan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah penerbitan sertipikat hak atas tanah yang tidak sesuai dengan data pertanahan sebelumnya, yang berpotensi menimbulkan sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa hak atas tanah pasca pemekaran wilayah di Kabupaten Pelalawan, serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta melalui wawancara dengan pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dan pihak-pihak terkait. Objek penelitian difokuskan pada kasus sengketa pertanahan antara Yayasan Ikhwan Pekanbaru dan PT. Berkat Eka Jaya Perdana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksinkronan data fisik dan yuridis akibat lemahnya pemeliharaan data serta tidak optimalnya mekanisme koordinasi antar-Kantor Pertanahan memicu terjadinya tumpang tindih hak atas tanah. Hal ini melanggar prinsip kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan tersedia melalui jalur keberatan administratif dan litigasi, meskipun prosesnya seringkali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya digitalisasi dan integrasi data pertanahan secara lintas wilayah, serta penegakan prinsip kehati-hatian administratif oleh pejabat pertanahan dalam proses sertifikasi, khususnya pada wilayah yang mengalami pemekaran. Kata Kunci: Sengketa Hak Atas Tanah, Pemekaran Wilayah, Perlindungan Hukum.

Actions (login required)

View Item