HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI KABINET DI INDONESIA

Rizki, Diva Tiara (2025) HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI KABINET DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (201kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (357kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (222kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (280kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas hak prerogatif Presiden Republik Indonesia dalam pengangkatan menteri kabinet, dengan fokus pada dinamika jumlah kementerian sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa meskipun Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden, dalam praktiknya hak tersebut seringkali dipengaruhi oleh kompromi politik dan etika koalisi, sehingga tidak sepenuhnya bersifat bebas. Selain itu, perubahan regulasi dari UU No. 39 Tahun 2008 menjadi UU No. 61 Tahun 2024 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pengaturan jumlah kementerian, dari pembatasan maksimal menjadi fleksibilitas sesuai kebutuhan Presiden. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana dinamika pengaturan jumlah menteri kabinet dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia? Kedua, bagaimana pelaksanaan hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan menteri ditinjau dari aspek kemanfaatan dan tujuan bernegara? Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, historis, perbandingan, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, jumlah menteri dalam kabinet Indonesia mengalami fluktuasi dari masa ke masa, sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, stabilitas politik, dan kebutuhan koalisi. Pengaturan jumlah menteri tidak selalu mencerminkan kebutuhan teknokratis, tetapi lebih sering ditentukan oleh pertimbangan politik. Kedua, hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan menteri, meskipun dijamin oleh konstitusi, dalam praktiknya cenderung menjadi sarana imbal jasa politik. Hal ini berdampak pada efektivitas dan profesionalitas kabinet. Oleh karena itu, dibutuhkan pembatasan atau mekanisme kontrol terhadap penggunaan hak prerogatif agar sejalan dengan prinsip demokrasi dan tujuan bernegara

Actions (login required)

View Item