PERNIKAHAN BEDA AGAMA DARI PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Marjoni, Taufiq (2025) PERNIKAHAN BEDA AGAMA DARI PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (345kB)
	Text (bab akhir) BAB Akhir.pdf - Published Version Download (208kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka (2).pdf - Published Version Download (337kB)
	Text (skripsi fulltext) final ver skripsi dengan watermark.pdf - Draft Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pernikahan beda agama di Indonesia menjadi isu yang kerap menimbulkan perdebatan hukum, sosial, dan keagamaan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur larangan terhadap pernikahan beda agama, tetapi implikasinya menunjukkan bahwa perkawinan semacam itu sulit untuk dicatatkan secara sah. Di sisi lain, Pasal 29 UUD 1945 serta UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga. Benturan antara norma agama dan hak asasi manusia menimbulkan problematika dalam praktik hukum di Indonesia, terutama dalam pencatatan perkawinan beda agama. Fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan pertama pada Bagaimana dinamika pengaturan pernikahan beda agama dalam peraturan perundang-udangan di Indonesia, kedua Bagaimana pernikahan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif, pertama terjadi berbagai macam perubahan yang mengatur peraturan pernikahan beda agama hingga terciptanya Pasal 57 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud Perkawinan Campuran yaitu hanya pada perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan, dan salah satu pihak karera perbedaan kewarganegaraan. Kedua, hak untuk membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 merupakan bagian dari hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, oleh karenanya pembatasan terhadap perkawinan beda agama tanpa adanya alternatif hukum yang setara dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan prinsip universalitas hak asasi manusia.

Actions (login required)

View Item