Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Tahun 2006-2010

Yandra, Febie (2012) Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Tahun 2006-2010. S2 thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis Full Teks) S2 Pasca Sarjana 2011 Febie Yandra 1021206026.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Perencanaan dan penganggaran di daerah adalah proses merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari perencanaan itu sendiri. Oleh karena itu proses evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran sangat perlu dilakukan. Kegiatan evaluasi bukanlah untuk menemukan penyelewengan keuangan tetapi sasaran utamanya adalah untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sehingga diperoleh masukan (feedback) untuk perbaikan penyusunan perencanaan di masa mendatang. Namun akan sangat ironis sekali apabila program dan kegiatan rencana tidak dilaksanakan, tujuan dan sasaran pembangunanpun akan semakin kabur. Oleh karena itu antara perencanaan dan penganggaran mutlak konsisten. Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa salah satu tujuan dari perencanaan daerah adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara kebijakan (policy), perencanaan dan penganggaran. Hasil evaluasi yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa mengabaikan keterkaitan antar dokumen perencanaan, menyebabkan tidak konsistennya pelaksanaan kegiatan dan penganggaran. Beranjak pada latar belakang tersebut maka perlu dilakukan analisis konsistensi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran. Penelitian in bertujuan menganalisis konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran pada SKPD. Karena perencanaan dan penganggaran di SKPD sangat berkontribusi terhadap suksesnya perencanaan dan penganggaran di daerah. SKPD yang menjadi objek studi adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok. Penilaian sinkronisasi atau konsistensi antara program dan kegiatan dokumen dilakukan dengan menggunakan matrik konsolidasi perencanaan dan penganggaran (MKPP). MKPP dilakukan dengan cara mengintegrasi dua dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Renstra Dinas PU dengan RPJMD Kabupaten Solok, Renja dengan Renstra Dinas PU, Renja Dinas PU dengar RKPD Kabupaten Solok, PPAS dengan Renja Dinas PU dan APBD dengan PPAS Dinas PU dan penyebab ketidak konsistenan dilakukan dengan cara menganalisis hasil wawancara mendalam (indept interview). Hasil analisis konsistensi menemukan rendahnya konsistensi antar dokumen perencanaan. Konsistensi tertinggi ada pada dokumen PPAS dan APBD dan konsistensi terendah ada pada dokumen PPAS terhadap Renja. Disamping itu juga ditemukan besarnya deviasi anggaran yang terjadi pada dokumen PPAS dan APBD Penyebab ketidak konsistenan adalah adanya kebijakan strategis pemerintah daerah, terjadinya bencana alam, adanya program dan kegiatan pusat yang diperubahan prosedur pelaksanaan, rendahnya sumber daya tenaga fungsional perencana dan rendahnya komitmen anggota dewan dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. Untuk mengatasi ketidak konsistenan tersebut diperlukan kebijakan Pemerintah daerah. Kebijakan tersebut antara lain : 1. Dalam penyusunan Renstra, Kepala Dinas harus memperhatikan program-program yang tertuang pada RPJMD. Untuk itu perlu kiranya pemberian kedudukan yang lebih tinggi pada Bappeda dari SKPD lainnya agar Bappeda dapat memberikan pengarahan dalam penyusunan Renstra serta melakukan kontrol terhadap Renstra yang telah disusun SKPD. 2. Dalam penyusunan Renja, Agar aspirasi masyarakat tidak jauh dari RPJMD, maka Bappeda harus mensosialisasikan terlebih dahulu kepada nagari dan kecamatan tentang prioritas program dan kegiatan pada tahun berlaku. 3. Fleksibilitas terhadap program dan kegiatan Permendagri no.13 tahun 2006 dan perubahan pertamanya no.59 tahun 2007. 4. Melaksanakan Forum SKPD sebagai salah satu bagian dari proses perencanaan daerah. 5. Dalam penyusunan PPAS, SKPD harus mengikuti blangko PPAS yang telah diberikan oleh Bappeda. Beberapa SKPD banyak yang mencoba untuk menambah beberapa program dan kegiatan, sehingga dalam pembahasan PPAS akan dihapus kembali. 6. Agar semua informasi terhadap dana pusat (APBN) dapat diprediksi, Kepala Daerah beserta kepala SKPDnya harus cepat dan tanggap dalam mencari informasi ke pusat. Sehingga dana-dana yang akan dikucurkan pada rentang waktu antara pembuatan dokumen perencanaan dapat diantisipasi. 7. Mempelajari RKP. Informasi-informasi program pemerintah pusat semestinya harus diperhatikan melalui pembelajaran terhadap RKP nasional tahun berlaku. 8. Dalam penyusunan APBD, seringkali terjadi deviasi yang sangat besar. Untuk mencegah hal tersebut Pemerintah Daerah harus segera membuat perencanaan anggaran jangka menengah yang disyahkan oleh DPRD, sehingga penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian tujuan daerah dalam 5 tahun dapat direalisasikan. Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten Solok khususnya Dinas Pekerjaan Umum dengan harapan ke depan akan semakin baik.

Actions (login required)

View Item