Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota sungai Penuh Pasca Pemekaran

Miranda, Eska (2012) Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota sungai Penuh Pasca Pemekaran. S2 thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis Full Text) S2 Pasca Sarjana Ekonomi 2012 Eska Miranda 0821202040.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Pemekaran daerah sejatinya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat. Namun, pemekaran daerah juga tidak terlepas dari masalah-masalah seperti perebutan asset, masalah keuangan, ketidaksiapan infrastruktur, serta minimnya sarana dan prasarana seperti yang terjadi di Kota Sungai Penuh. Masalah tesebut tentunya akan menjauhkan atau paling tidak menghambat tujuan pemekaran daerah. Penelitian ini betujuan1. untuk menjelaskan pelaksanaan otonomi daerah Kota Sungai penuh pasca pemekaran khususnya dalam fungsi pelayanan publik dan pembangunan, 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah kota sungai penuh dalam fungsi pelayanan publik dan pembangunan, serta 3. untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk meneliti digunakan beberapa konsep otonomi daerah, pemekaran daerah, serta konsep yang dikemukakan suwandi tentang 3 fungsi pemerintah daerah dikaitkan dengan otonomi daerah. 3 fungsi tersbut, yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi pembangunan, dan fungsi ketenteraman dan ketertiban. Namun karena keterbatasan waktu, maka penelitian ini hanya membahas 2 fungsi saja yaitu fungsi pelayanan masyarakat dan fungsi pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap informan dari berbagai kalangan yang terlibat dalam pelaksanaan pemekaran daerah kota Sungai Penuh dan pihak-pihak pelaksana otonomi daerah Kota Sungai Penuh. Observasi, dokumentasi, dan studi pustaka digunakan untuk melengkapi data dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam fungsi pelayanan masyarakat di bidang pendidikan pemerintah kota Sungai penuh memprioritaskan pendidikan dasar dan menengah sebagai aspek terpenting. Namun belum ada perubahan yang signifikan, hal itu terlihat dari tidak adanya bangunan sekolah yang didirikan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh. Sekolah yang ada merupakan bangunan sekolah yang dulunya milik Kabupaten Kerinci dan sekarang menjadi milik Kota Sungai Penuh karena lokasinya berada di Kota Sungai Penuh. Kemudian di bidang kesehatan belum ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota sungai Penuh dalam upaya meningkatkan standar kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota hanya melanjutkan pemerintah pusat, yakni melalui JAMKESMAS. Kemudian dalam fungsi pembangunan diarahkan pada upaya-upaya unuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, menciptakan kemandirian masyarakat, peningkatan kemampuan dan sumber daya aparatur, dan peningkatan pengembangan ekonomi masyarakat. Pengembangan ekonomi masyarakat tentunya harus didukung oleh infrastruktur. Dalam kurun waktu 1 tahun ini, pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan perbaikan jalan yang rusak. Kendala yang dihadapi dalam fungsi pelayanan masyarakat adalah minimnya sarana pemerintah yang meyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Selain itu belum semua asset diserahkan ke Kota Sungai Penuh.. Pemekaran juga berdampak pada alokasi dana yang sulit direalisasikan. Kemudian perebutan asset daerah seperti mobil dinas yang di bawa kabur oleh pejabat-pejabat kota Sungai Penuh membuat proses pelayanan menjadi carut marut. Selanjutnya dalam fungsi pembangunan pemerintah daerah mengalami kendala karena pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang besar, sedangkan dana yang tersedia masih minim PAD Kota Sungai Penuh tahun 2010 merupakan yang terendah di Propinsi Jambi yaitu Rp. 5.250.000 (diakses dari www.Sungai Penuhkota.go.id Maret 2011). Untuk mengatasi kendala-kendala dalam fungsi pelayanan masyarakat pemerintah kota melakukan upaya dengan mengontrak Ruko milik masyarakat dan pengadaan mobil dinas. Sedangkan dalam fimgsi pembangunan pemerintah memanfaatkan dana perimbangan dan dana pendamping.

Actions (login required)

View Item