Implementasi Kebijakan Zonasi Melalui Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2024

Ginting, Afrida (2025) Implementasi Kebijakan Zonasi Melalui Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2024. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK (2).pdf - Published Version Download (241kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) BAB 1 PENDAHULUAN .pdf - Published Version Download (271kB)
	Text (Bab 6 Penutup) BAB 6 PENUTUP (2).pdf - Published Version Download (115kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA (2).pdf - Published Version Download (173kB)
	Text (Full Skripsi) FULL SKRIPSI AFRIDA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang Panjang tahun 2024. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2020, yang dimaksudkan untuk memeratakan akses pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala seperti praktik kecurangan, kurangnya sosialisasi, hingga ketidaksesuaian antara daya tampung sekolah dan jumlah lulusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Analisis berfokus pada enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik lembaga pelaksana, lingkungan eksternal, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi di Kota Padang Panjang belum berjalan secara optimal. Pertama, terdapat ketidaksamaan pemahaman antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah mengenai tujuan kebijakan, yang lebih dimaknai sebagai pemerataan kualitas siswa dibanding akses pendidikan. Kedua, sumber daya masih terbatas, ditandai dengan ketiadaan alokasi anggaran khusus, keterlambatan respons tim IT, dan pengelolaan waktu yang belum efektif. Ketiga, komunikasi antara dinas dan sekolah terjalin baik, tetapi komunikasi kepada masyarakat masih sangat lemah. Keempat, disposisi pelaksana bersifat patuh secara birokratis, namun belum didasari pemahaman yang utuh terhadap tujuan kebijakan. Terakhir, lingkungan sosial-politik masih dipengaruhi oleh stigma terhadap sekolah “favorit” serta dukungan politik yang normatif dan belum dibarengi alokasi anggaran memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas pelaksana, penyediaan anggaran khusus, peningkatan intensitas sosialisasi, dan evaluasi sistem secara berkala merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan zonasi

Actions (login required)

View Item