PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK WARGA NEGARA INDONESIA ATAS PEKERJAAN

Muhammad, Faisal (2019) PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK WARGA NEGARA INDONESIA ATAS PEKERJAAN. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover and Abstrak) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (185kB) | Preview
Preview	Text (BAB I (Pendahuluan)) BAB I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (387kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV (Penutup)) BAB IV (PENUTUP).pdf - Published Version Download (114kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (250kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir Full Text) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (757kB)

Abstract

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia pada saat ini semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan terjadi karena banyaknya investasi asing yang masuk ke Indonesia ditambah peraturan perundang-undangan Indonesia yang mempermudah perizinan tenaga kerja asing. Mudahnya perizinan tenaga kerja asing tersebut juga diringi masih banyaknya tenaga kerja asing ilegal yang ditangkap. Mudahnya perizinan tersebut dikhawatirkan akan mengancam kesempatan kerja bagi tenaga kerja Warga Negara Indonesia. Rumusan masalah dalam tesis ini yaitu bagaimana pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dikaitkan dengan perlindungan hak Warga Negara Indonesia atas pekerjaan? dan bagaimana pelaksanaan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia terhadap perlindungan hak Warga Negara Indonesia atas pekerjaan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan mengumpulkan data dari responden yang terkait, yang dalam ini adalah pihak Imigrasi Kelas I TPI Padang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan penggunaan TKA secara yuridis tidak melindungi kepentingan Tenaga Kerja Indonesia, dimana kemudahan perizinan penggunaan TKA terjadi disaat masih kuranganya lapangan pekerjaan bagi Tenaga Kerja Indonesia, masih banyaknya pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negari dan tingginya angka pengangguran yaitu sebesar 6,82 juta orang. Dihilangkannya kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia bagi TKA merugikan Tenaga Kerja Pendamping dalam berkomunikasi. Kemudahan perizinan TKA dalam Perpres No. 20 Tahun 2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 52 UU Keimigrasian. Pelaksanaan penggunaan TKA terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat. Bentuk perlindungan tersebut dilakukan dengan cara mengharuskan pemberi kerja TKA untuk melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Warga Negara Indonesia pendamping. Selain itu juga dilakukan pengawasan oleh Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi terhadap TKA selama berada di Indonesia, jika ditemukan pelanggaran penggunaan TKA maka sanksi akan diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan perlindungan yang terkendala karena tidak adanya pelaporan data TKA dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi.

Actions (login required)

View Item