IMPLEMENTASI PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Rikson, Rikson (2012) IMPLEMENTASI PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI. S3 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) S2 Pasca Sarjana 2012 Rikson 0921202049.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Pengawasan internal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. memberikan kewenangan yang luas kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dengan kewenangan tersebut, member kesempatan bagi daerah otonom untuk menggali dan memanfaatkan semua potensi yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya dengan kewenangan yang luas, terbuka juga peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan pemerintahan. sehingga membutuhkan pengawasan. Permasalahan dalam penelitlan ini, bagaimanakah implementasi pengawasan penyelenggaan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, bagaimanakah peran Inspektorat dalampengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dan apakah kendala-kendala dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. untuk mengetahui peran Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan mengetahui kendala-kendala dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif-empiris, artinya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai implementasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peran Inspektorat Kabupaten, dan kendala-kendala dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian yang didapat memperlihatkan, bahwa implementasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dilakukan berpedoman pada PP 79 Tahun 2005, hanya saja belum dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya tahapan penyelenggaraan pengawasan yang belum disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan, seperti penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). terbatasnya sumber daya manusia sebagai tenaga pemeriksa (auditor).

Actions (login required)

View Item