PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL DI PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

Yunarco, Azhari Ihsan (2012) PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL DI PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG. S2 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) S2 Pasca Sarjana Hukum 2012 Azhari Ihsan Yunarco 1021211096.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sebelumnya diurus Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dengan UU Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, berpindah ke Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dikeloia Badan Kepegawaian Daerah. Pengangkatan pegawai negeri sipil mendudnki jabatan struktural, di Pemerintah Kabupaten Sijunjung, diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Bupati Sijunjung melaui Badan Kepegawaian Daerah, lalu disidangkan oleh Badan Pertlmbangan Jabatan dan Kepangkatan, yang selanjutnya mengusulkan 3 (tiga) nama untuk masing-masing jabatan struktural ke Bupati Sijunjung. Berikutnya Bupati Sijimjung menetapkan satu dari yang diusulkan dan/atau nama lain yang bukan diusulkan menjadi pejabat struktural, namun nama yang bukan diusulkan Bapejakat sering bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelilian terhadap Pengisian Jabatan Struktural di Pemerintah Kabupaten Sijunjung dilakukan melalui pendekatan peraturan dan teori yang dihubungkan dengan pelaksanaan peraturan kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Sijunjung, yang disebut penelitian hukum empiris (socio legal research). Barometernya, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, penelitian ini menggunakan teori Negara Hukum, Desentralisasi dan teori Kewenangan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis berkesimpulan sebagai berikut ; pengisian jabatan struktural di Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural karena didapati adanya pengangkatan pejabat struktural yang mengabaikan Pasal 6 PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, serta pengalaman pribadi pegawai negeri sipil; Faktor yang mempengaruhi Bupati Sijunjung dalam pengisian jabatan struktural antara lain adalah, desakan tim sukses, tokoh dan fingsionaris partai politik yang mengusung calon bupati/wakil bupati dan tokoh masyarakat lain yang berpengaruh di Kabupaten Sijunjung maupun dari intansi pemerintahan yang lebih tinggi; dan Implikasi pengisian jabatan struktural terhadap pegawm negeri sipil lainnya adalah terganggunya pelayanan kepada masyarakat dan pihak lain yang berurusan dengan SKPD serta timbulnya sikap apatis dan ketidakpercayaan (distrust) terhadap atasan serta reaksi sosial lainnya, berupa perilaku yang acuh tak acuh terhadap tugas dan persaingan tidak sehat antar sesama pegawai yang pada akhimya menyebabkan pegawai negeri sipil terkotak-kotak secara pikiran.

Actions (login required)

View Item