NIKAH SIRRI DAN AKIBAT-AKIBAT HUKUMNYA DI KOTA PARIAMAN

Irmaida, Irmaida (2012) NIKAH SIRRI DAN AKIBAT-AKIBAT HUKUMNYA DI KOTA PARIAMAN. S2 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) S2 Pasca Sarjana Hukum 2012 Irmaida 1020115042.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Pada dasarnya perkawinan atau pernikahan merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri. Dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami isteri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah dan sejahtera. Dengan berbagai alasan pembenaran,perkawinan dilakukan melalui berbagai model seperti kawin lari, kawin kontrak hingga perkawinan yang popular di masyarakat yaitu kawin sirri. Perkawinan yang tidak dicatatkan itu dikenal dengan dengan istilah Iain seperti "kawin dibawah tangan" atau "nikah agama" yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi agama Islam dan Catatan Sipil bagi non Islam. Berdasarkan hal tersebut diatas, tesis ini mengangkat pokok permasalahan tentang: 1. Bagaimana latar belakang orang melakukan nikah sirri dan proses nikah sirri di Kota Pariaman, 2. Bagaimana akibat-akibat hukum pemikahan sirri jika dilihat dari peraturan pemndang-undangan tentang perkawinan di lndonesia,dan 3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi pihak yang melakukan nikah sirri . Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yuridis sosiologis, dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Menurut Hukum Islam, suatu pemikahan yang sah adalah pemikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, memenuhi ketentuan rukun dan syarat-syarat yang diatur sesuai Alquran dan Hadist. Sementara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama dan kepercayaannya masing-masing dan kemudian suatu pemikahan hendaknya dicatatkan. Meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat untuk sahnya suatu perkawinan, akan tetapi pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat perkawinan diakui keberadaannya oleh Negara. Akibat Hukum dari perkawinan sirri rersebut yaitu .a. Terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada ( Pasal 42 dan 43 UUP dan Pasal 100 KHI),b.Terhadap istri yang dinikahi secara sirri adalah istri tidak bisa menggugat suami.apabila ditinggalkan oleh suami ; isteri tidak dapat memperoleh tunjangan, apabila suami meninggal seperti tunjangan jasa raharja; Apabila suami sebagai pegawai maka isteri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pension suami,c. Terhadap harta gono gini adalah pada dasamya penyelesaian masalah harta kekayaan dari perkawinan sirri ini banyak dilakukan oleh perempuan/isteri dengan pendekatan secara persuasif dengan melibatkan keluarga pihak suami. Jalan lain ditempuh dengan minta bantuan kepada LSM Perempuan seperti LBH APIK, Komnas perempuan dan lain sebagainya sebagai pendamping.Upaya Hukum yang dapat dilakukan bagi pemikahan sirri adalah agar mempunyai kekuatan bukti yang kuat dimata hokum adalah :a. Istbat Nikah ke Pengadilan Agama,b. Pemikahan ulang.

Actions (login required)

View Item