Pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Calon Kepala Daerah

KURNIA, RIO (2014) Pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Calon Kepala Daerah. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text HUKUM REGULER MANDIRI KEKHUSUSAN (VI) HUKUM TATA NEGARA RIO KURNIA 0810113394 OK.pdf Download (13MB)

Abstract

Era reformasi yang ditandai dengan tumbangnya rezim orde baru membawa dampang yang sangat besar terhadap ketatanegaraan Indonesia, hal ini ditandai dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar negara, hal ini berdampak pada pemberlakuan sistem otonomi daerah di Indonesia yang membentuk pemerintahan-pemerintahan daerah dengan struktur pemerintahan tersendiri yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah, namun adanya keinginan dari pejabat pusat maupun daerah untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah merupakan hal yang menarik untuk diperhatikan. Pada penulisan ini penulis menentukan 2 permasalahan yang akan dibahas yaitu, pertama, bagaimana prosedur pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai calon Kepala Daerah (Studi Pemilukada Kota Payakumbuh Tahun 2012)? dan kedua, apakah kendala dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah sebagai calon Kepala Daerah (Studi Pemilukada Kota Payakumbuh Tahun 2012)?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan mengelompokan data dan selanjutnyan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian di simpulkan bahwa prosedur pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai calon kepala daerah sama hal nya dengan pencalonan kepala daerah seperti biasanya, namun yang berbeda adalah bahwa calon Kepala Daerah yang berasal dari anggota DPD harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan DPD bahwa anggota DPD tersebut akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, Hal ini dibuktikan kepada KPU dengan menyerahkan surat pernyataan model B 8. Kendala dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah sebagai calon Kepala Daerah yang mana Studi dilakukan pada Pemilukada Kota Payakumbuh Tahun 2012 adalah bahwa Calon Kepala Daerah yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah Kota Payakumbuh terkendala dalam 3 hal yaitu, pertama, rumitnya prosedur pencalonan yang seiring dengan pelaksanaan tugasnya di Dewan Perwakilan Daerah, kedua, bahwa kurangnya aturan hukum yang mengatur tentang permasalahan bagaimana hubungan antara anggota DPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dengan tugas dan kewajiban yang ditinggalkannya, dan yang ketiga bahwa ada beban moril yang ditanggung oleh calon kepala daerah karena mininggalkan tugas dan kewajibannya sebagai Dewan Perwakilan Daerah.

Actions (login required)

View Item