Kendala-Kendala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Fungsional

Fahrezi, Fahrezi (2011) Kendala-Kendala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Fungsional. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK 2011 FAHREZI 07193010 OK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (53MB)

Abstract

Dalam Pemerintahan Daerah terdapat pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan di daerah dilakukan oleh Inspektorat daerah. Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan inspektorat melakukan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional Inspektorat di kabupaten Pasaman Barat mendapatkan kendala dimana bermunculannya dugaan dan kasus korupsi. Pada penelitian ini yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten Pasaman Barat, dengan tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional oleh inspektorat kabupaten Pasaman Barat. Pendekatan teori yang peneliti gunakan adalah teori fungsi pengawasan Henry Fayol, pengawasan fungsional Hanif Nurcholis, dan Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Inspektorat Kab. Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus, dengan teknik pemilihan informan secara purposive sampling. Unit analisa yang digunakan adalah unit analisa lembaga, menggunakan jenis data primer dan data sekunder dengan uji keabsahan data dengan trianggulasi sumber data serta analisis data dengan menggunakan interpretasi etik dan interpretasi emik. Pengawasan Inspektorat Kab. Pasaman Barat yang bersifat Self Administration Regulation berupa pengawasan regular dan kasus. Namun demikian, dalam self administration regulation inspektorat yang berguna untuk memperkuat internalnya ternyata masih mengalami kendala karena masih minimnya pembiayaan anggaran yang di alokasikan kepada inspektorat padahal inspektorat mempunyai tugas yang luas dalam mengawasi SKPD. Selanjutnya, pengawasan fungsional dibagi atas beberapa indikator. pertama, dalam pengawasan berkala atau rutin Inpsektorat mengalami kendala SDM yang masih sedikit. Kedua, dalam pelaksanaan pemeriksaan insidentil atau sewaktu-waktu inspektorat mengalami kendala dalam surat perintah yang harus dikeluarkan oleh kepala daerah jika ingin melakukan pengawasan. Ketiga, kendala dalam pengusutan atas kebenaran laporan adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme disebabkan oleh belum adanya auditor di Inspektorat, semua jabatan masih pemeriksa, dan belum juga ada pemeriksa yang mempunyai spesifikasi kontruksi dalam memeriksa masalah pembangunan. Keempat, penilaian manfaat keberhasilan kebijakan pelaksanaan program, proyek, kegiatan. Kendala yang tampak dalam hal ini adalah tidak sanggupnya inspektorat masuk dalam memeriksa masalah pembangunan dikarenakan adanya muatan politis elit-elit daerah.

Actions (login required)

View Item