Pemberian Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Tanah Hak Pengolahan (Studi Kasus Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur)

Diana, Lastme Novi (2013) Pemberian Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Tanah Hak Pengolahan (Studi Kasus Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur). S2 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM PASCASERJANA 2013 LASTME NOVI DIANA 1121211030 OK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (64MB)

Abstract

Pemegang Hak Pengelolaan (HPL) selain berwenang menggunakan tanah HPL untuk usahanya, juga berwenang menyerahkan tanah HPL kepada pihak lain dengan pemberian suatu hak atas tanah, diantaranya adalah Hak Guna Bangunan (HGB). PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur sebagai pemegang HPL, telah menyerahkan bagian tanah HPL dengan memberikan 3 Kepada PT. Bitumen Teluk Bayur yang didahului oleh perjanjian pemanfaatan lahan. Sebagai pemegang HGB, PT. Bitumen Bayur mempunyai kewajiban untuk menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan keputusan dan perjanjian pemberiannya. Dalam perjanjian pemberianya, PT. Bitumen Teluk Bayur 2 (dua) bulan sejak bangunan fisik sudah harus mengoperasikan bangunan tersebut, dan PT. Bitumen Teluk Bayur tidak boleh menelantarkan tanah atau memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan isi perjanjian. Adapun yang dibahas yaitu: proses pemberian HGB di atas tanah HPL Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur kepada PT. Bitumen Teluk Bayur, pemanfaatan HGB di atas Tanah HPL oleh Bitumen Teluk Bayur, masalah yang timbul dalam pemberian HGB di atas tanah HPL PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang k Bayur dan solusinya. Sifat penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan masalah secara yuridis empiris, dimana menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan melakukan ancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik editing, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah diketahui bahwa Penyerahan bagian tanah HPL PT. Pelabuhan II (Persero) Cabang Teluk Bayur kepada PT. Bitumen Teluk Bayur didahului dengan perjanjian Penggunaan Tanah yang mengacu kepada Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Pengunaan Bagian Tanah HPL. Secara luruhan, tahapan-tahapan penyerahan tersebut sudah sesuai dengan tata cara dan prosedur dalam Surat Keputusan dimaksud, hanya ada persyaratan dalam pengajuan permohonan penggunaan tanah yang tidak dipenuhi oleh PT. Bitumen Teluk Bayur namun hohonan tersebut tetap dikabulkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur dan dibuatkan Perjanjian bangunan tanahnya, tahapan selanjutnya yaitu pengajuan permohonan pemberian HGB oleh PT. Bitumen Teluk Bayur pada Kantor Kota Padang, tatacara pemberian HGB mengacu kepada PMNA / Ka. No 9 Tahun 1999 dan tahapan pelaksanaannya di tor Pertanahan sesuai dengan SPOPP Tahun 2005. Namun, dalam kenyataannya Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan Bitumen Teluk Bayur di atas tanah HPL dikeluarkan oleh Kepala Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat. Pemanfaatan 3 oleh PT. Bitumen Teluk Bayur belum sesuai dengan kewajiban dan persyaratan penggunaan yang tertuang dalam perjanjian bangunaan tanah, permasalahn yang ditemui lebih banyak pada tahap setelah pemberian yaitu pada tahapa pemanfaatan, solusinya dengan mengirimkan surat teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak direspon oleh PT. Bitumen Bayur dan PT. Pelabuhan Indonresia II (Persero) Cabang Teluk Bayur membentuk Tim Kecil Penanganan Permasalahan Lahan menyelesaikan permasalahan lahan termasuk bagian tanah HPL yang digunakan oleh PT. Bitumen Teluk Bayur.

Actions (login required)

View Item