MEKANISME PENGAWASAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA TAHUN 2009

Rinaldi, Niko (2011) MEKANISME PENGAWASAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA TAHUN 2009. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) S1 Fisip 2011 Niko Rinaldi 06193014.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 telah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah harus menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan ini dilaksanakan oleh pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang undangan. Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu daerah yang harus melaksanakan berbagai mekanisme pengawasan internal pemerintahan daerah tersebut melalui suatu badan pengawasan daerah yaitu Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berusaha menjelaskan mekanisme dan efektivitas pengawasan fungsional yang dijalankan oleh aparatur pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan internal pada tahun 2009. Penelitian ini menggunakan dasar konseptual tahap-tahap pengawasan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 yaitu penyusunan rencana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, hasil pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan, pemantauan dan pemutakhiran, sedangkan untuk efektivitas, peneliti menggunakan konsep Soedjadi dan Hani Handoko. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Informan penelitian ditentukan secara Purposive Sampling, yakni peneliti menentukan sendiri siapa siapa yang menjadi informan penelitian. Teknik analisanya menggunakan tiga tahapan model alir dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan pemerintahan daerah yang dijalankan oleh aparatur pengawas fungsional Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melalui berbagai tahap mulai dari perencanaan sampai pada tahap pemantauan dan. pemutakhiran pengawasan. Namun pelaksanaannya masih diwarnai dengan beberapa permasalahan seperti kurangnya proses koordinasi antar lembaga badan pengawasan, pelaksanaan pemeriteaan yang terkendala dengan kompetensi aparatur dalam menelusuri temuan, serta berbagai permasalahan lain seperti tidak representatif-nya anggaran,waktu dan tenaga pengawasan, kurangnya kerjasama dengan obrik (Objek Pemeriksaan) dan independensi aparatur. Berbagai kondisi ini, juga menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh aparatur Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, dinilai masih belum efektif yang dikarenakan waktu pemeriksaan yang kurang efektif, belum bersifat objektif dan terkoordinasi dengan aliran keija organisasi, belum realistik secara organisasional, dan perbandingan anggaran dan tenaga yang kurang representatif.

Actions (login required)

View Item