Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Kota Bukittinggi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Perparkiran

RAHMATULLAH, ROZI MUH (2013) Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Kota Bukittinggi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Perparkiran. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK 2013 MUH ROZI RAHMATULLAH 06193077.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat, mempelajari dan mengidentifikasi serta mendeskripsikan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dari DPRD terhadap Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Perparkiran. Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD adalah dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Peraturan-peraturan Daerah (Perda). Bentuk pengawasan ini tercermin dalam hak-hak DPRD, yaitu mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak mengadakan penyelidikan. DPRD Kota Bukittinggi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Perda Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Perparkiran dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berusaha memecahkan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun, mengaplikasikannya dan menginterpretasikannya. Data dikumpulkan peneliti melalui wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori pengawasan, merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksimal supaya pelaksanaan pekeijaan sesuai dengan rencana. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1. DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Implementasi kebijakan Perda No. 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Perparkiran dengan cara langsung turun ke lapangan guna memeriksa langsung titik-titik parkir. 2. Ada sedikit hambatan yang dihadapi oleh DPRD Kota Bukittinggi yaitu kurang nya kesiapan sarana dan prasarana yang menunjang. 3. DPRD menyikapi setiap masalah yang ada dalam pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi Perda No 03 Tahim 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Perparkiran dengan mengajak sharing dengan pemerintah daerah, dinas-dinas terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Telekomunikasi Informasi dan Perhubungan.

Actions (login required)

View Item