Proses Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Melalui Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

Fitriana, Ayu (2012) Proses Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Melalui Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM KEKHUSUSAN HUKUM ADAT DAN ISLAM (PK3) 2012 AYU FITRIANA 0810112135 OK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (38MB)

Abstract

Di Minangkabau masyarakat mengenal harta pusaka tinggi yaitu harta yang diterima secara turun temurun dalam suatu kaum yang bertali darah menurut garis keturunan ibu atau matrilineal. Dalam pewarisan harta pusaka tinggi pada waktu dahulu belum mengalami banyak kendala atau perkara yang timbul, namun dengan perkembangan zaman maka dalam pewarisan harta pusaka tinggi sekarang banyak perkara atau sengketa yang muncul. Sengketa harta pusaka tinggi merupakan sengketa adat, yang dalam penyelesaiannya dapat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Tidak efektifnya serta tidak ada kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di KAN, membuat pihak yang tidak puas dengan hasil perdamaian atau keputusan yang dikeluarkan KAN melanjutkan sengketa ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pengadilan dalam mencari keadilan harus didasarkan pada peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun dalam penyelesaiannya membutuhkan waktu minimal 5 tahun. Sehingga penulis merumuskan dua pertanyaan yaitu bagaimana proses penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi melalui Pengadilan dan apa saja problematika yang muncul selama proses tersebut berlangsung. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan metode pendekatan sosiologis/empiris. Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi melalui pengadilan kenyataannya membutuhkan waktu yang relative lama dan menimbulkan problematika tersendiri dibandingkan penyelesaian melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan diawali dengan pengajuan dan pendaftaran gugatan, persidangan (pembacaan gugatan, eksepsi, replik, duplik, pembuktian, putusan hakim), dan upaya hukum (banding dan kasasi). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menimbulkan problematika, yaitu problem yuridis dan problem sosiologis. Untuk mengatasi problem tersebut sebaiknya adanya revisi peraturan hukum acara perdata, pemanfaatan teknologi informasi dan harus adanya efisiensi dalam beracara di pengadilan.

Actions (login required)

View Item