Pelaksanaan Penangkapan Oleh Penyidik Polri Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Kepulanan Mentawai)

Subarkah, Rizki Giri (2014) Pelaksanaan Penangkapan Oleh Penyidik Polri Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Kepulanan Mentawai). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM HUKUM PIDANA 2014 RIZKI GIRI SUBARKAH 0810113376 OK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (16MB)

Abstract

Penegak hukum yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah Polisi, dalam rangkaian penegakan hukum polisi dalam hal ini penyidik mempunyai tugas membuat terang suatu peristiwa pidana dan menemukan pelaku tindak pidana tersebut, untuk mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan perlu dilakukan suatu tindakan dari penyidik yaitu penangkapan, menurut Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi definisi penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan penangkapan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Kepulauan Mentawai, kendala- kendala yang ditemui penyidik dalam pelaksanaan penangkapan, serta bagaimana upaya mengatasi kendala yang ditemui penyidik dalam pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan yang diterapkan oleh penyidik POLRI dalam proses penangkapan terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh penyidik Polres Kepulauan Mentawai, untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam penangkapan serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik dalam menanggulangi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penangkapan tersebut. Untuk menjawab persoalan tersebut penulis menggunakan metode Yuridis Sosiologis dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Narkoba di kantor Kepolisian Resort Kepulauan Mentawai, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, artikel, makalah dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini, kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyidik berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal dan tatacara yang telah atur didalam peraturan perundang-undangan tersebut. Kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam penangkapan berupa kendala kurangnya kesadaran masyarakat memberi informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika, anggaran penyidikan yang belum memadai, Kurangnya peran serta pemerintah dalam melakukan pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkotika. Untuk mengatasi kendala tersebut, upaya dari penyidik adalah berperan aktif memberi penyuluhan kepada masyarakat, membenahi sarana prasarana dan anggaran penyidikan, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dengan menyusun anggaran APBD tentang anggaran sosialisa dan penyuluhan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Actions (login required)

View Item