Ositama, Ositama (2014) Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa (Illegal Mining) Oleh Kepolisian Di Wilayah Hukum Polres Solok Selatan. S1 thesis, Universitas Andalas.
![]() |
Text (Skripsi Full Teks)
HUKUM HUKUM PIDANA (PK IV) 2014 OSITAMA 1010111013 OK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (19MB) |
Abstract
Salah satu potensi sumber daya nasional yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sangatlah besar, salah satunya sumber daya mineral yakninya pertambangan emas. Pertambangan tanpa izin (illegal mining) yang di eksploitasi masyarakat merupakan perbuatan tindak pidana, disamping menggangu ekosistem alam, juga melanggar ketentuan didalam Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu: a) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin (illegal mining) oleh Kepolisian di wilayah hukum Polres Solok Selatan, b) Apakah kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin (illegal mining) oleh Kepolisian di wilayah hukum Polres Solok Selatan, c) Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian sebagai penegak hukum untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin (illegal mining) di wilayah Hukum Polres Solok Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisa dengan jelas yang menjadi rumusan masalah, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, Didapatkan dari hasil penelitian penegakan hukum dari tindak pidana pertambangan tanpa izin (illegal mining) dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif, serta upaya yang lain dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah meningkatkan kesadaran hukum, meningkatkan kinerja satuan kepolisian dan melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait serta melakukan upaya yang sangat ketat akan terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin (illegal mining) tersebut. Adapun yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin (illegal mining) oleh Kepolisian Solok Selatan adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, pelaku tindak pidana pertambangan di back-up oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, tersangka sering melarikan diri karena kurangnya fasilitas yang dimiliki Kepolisian Polres Solok Selatan.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Supervisors: | Prof. Dr. ismanyah, S.H., M.H.; Yoserwan, S.H., M.H., LLM. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
Depositing User: | Ms Dian Budiarti |
Date Deposited: | 21 Jul 2025 04:41 |
Last Modified: | 21 Jul 2025 04:41 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/500531 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |