Proses Konflik Antara Pemerintah Nagari Kapa dengan Kan di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

HAKIM, LIJKMAN (2013) Proses Konflik Antara Pemerintah Nagari Kapa dengan Kan di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK 2013 LUKMAN HAKIM 0810833082.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini berdasarkan dari persoalan hak kepemilikan lahan bangunan kantor Wali Nagari yang lama, kemudian Wali Nagari berinisiatif untuk memindahkan dan membangun kantor wali nagari yang baru. Namun, teijadi perbedaan pendapat mengenai titik lokasi pembangunan kantor antara pihak Wali Nagari dan KAN. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik antara Pemerintah Nagari Kapa yaitu Wali Nagari dengan KAN. Aspek-aspek yang dlilihat dalam penelitian ini adalah penyebab konflik, dampak konflik dan proses penyelesaian konflik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus dengan jenis studi kasus intrinsik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti memakai proses triangulasi sumber data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori konflik poiitik , yaitu penyebab konflik menurut Maurice Duverger, dampak konflik menurut Leo Agustino dan penyelesaian konflik menurut H.A.R Tilaar. Aspek yang dilihat dalam penelitian ini adalah Pihak yang berkonflik, Eskalasi konflik, dampak konflik, dan penyelesaian konflik. Penelitian ini akan meneliti tentang konflik antara pemerintah Nagari Kapa yaitu antara wali Nagari dan KAN yang teijadi di Nagari Kapa. Penyebab konflik akibat sebab kolektif karena pihak yang berkonflik yaitu wali Nagari sebagai lembaga pemerintahan dengan KAN sebagai lembaga adat yang tidak harmonis dengan indikasi konflik. Konflik Wali Nagari dan KAN yang mencuat pada tahun 2009, dikarenakan perbedaan pendapat dalam proses penentuan lokasi kantor wall nagari yang baru. Meskipun telah dimusyawarahkan, tetapi lokasi dianggap tidak berada di pusat nagari kapa. Sehingga proses pemindahan dan pemljangunan menjadi terhambat. Dampak konflik cenderung bersifat negatif, dengan terganggunya proses pemerintahan karena masing-masing pihak terlihat tidak kompak dalam proses pemerintahan nagari. Upaya Penyelesaian konflik yang telah dilakukan adalah telah sampai pada tahap konsiliasi dengan menemukan kedua belah pihak, kemudian upaya mediasi yang tidak berhasil, dan yang terakhir dengan melibatkan Pihak kecamatan sebagai fasilitator dengan mendengarkan keterangan antar pihak yang berkonflik terkait persoalan.

Actions (login required)

View Item