Penerapan Sanki Hukum Pidana Sebagi Primum Remedium Terhadap Rumah Sakit Yang Mencemari Lingkungan Dengan Limbah Medis (Studi Kasus Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu)

Saputra, Muhammad Ikbar (2014) Penerapan Sanki Hukum Pidana Sebagi Primum Remedium Terhadap Rumah Sakit Yang Mencemari Lingkungan Dengan Limbah Medis (Studi Kasus Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text HUKUM HUKUM PIDANA (PK IV) 2014 MUHAMMAD IKBAR SAPUTRA 1010112210 OK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (109MB)

Abstract

Ketentuan dalam Pasal 59 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 untuk melakukan pengelolaan limbah B3 dan dilanggar, orang tersebut diancam dengan sanksi pidana penjara dan denda sesuai dengan Pasal 103 UUPPLH. Rumah sakit dalam kegiatan melayani kesehatan masyarakat menghasilkan limbah medis yang tergolong ke dalam limbah B3 sehingga rumah sakit diwajibkan untuk melakukan pengelolaan limbah B3. Tetapi banyak rumah sakit tidak melaksanakan kewajiban seperti yang telah ditetapkan dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Sehingga diperlukan penegakan hukum sebagai upaya represif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tindak pidana yang dilakukan rumah sakit dalam pencemaran lingkungan sehingga dapat dilakukan penerapan sanksi hukum pidana sebagai Primum Remedium dan untuk mengetahui peran hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 telah sesuai dengan penegakan hukum fungsional (functioneel rechtsgebied). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dengan spesifikasi deskriptif analitis yaitu memaparkan tentang peraturan yang berlaku dan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa Penerapan Sanksi Hukum Pidana sebagai primum remedium belum bisa dilakukan terhadap rumah sakit yang telah "dilampauinya baku mutu ambien atau baku mutu air". Adapun sanksi yang tepat diterapkan terhadap rumah sakit sebagai badan hukum publik yang memberikan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat adalah sanksi denda dan perbaikan akibat tindak pidana. Akan tetapi penerapan sanksi hukum pidana belum dilaksanakan secara optimal karena penegak hukum belum dapat melaksanakan tanggung jawab secara optimal, kurangnya sarana dan fasilitas yang dibutuhkan seperti tenaga ahli dalam hal lingkungan hidup, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak limbah medis serta kurangnya kesadaran dari rumah sakit untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah medisnya, serta masih belum begitu efektifnya pemberian efek jera terhadap subyek hukum dan meminimalisirkan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Actions (login required)

View Item