Analisis Yuridis Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

SIREGAR, MUHAMMMAD ARIFINMUHAMMMAD ARIFIN (2014) Analisis Yuridis Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM HUKUM PIDANA (IV) 2014 MUHAMMMAD ARIFIN SIREGAR 1010112003 OK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (43MB)

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, Indonesia menjunjung tinggi aturan dan norma hukum yang berlaku, menggunakan hukum untuk melindungi warga negara sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Pasal 24C UUD 1945 menyatakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Melalui Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka digunakan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan terdakwa, seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diterapkan terhadap terdakwa. Namun, dalam praktek seringkali ditemui perbedaan-perbedaan pendapat mengenai pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap terdakwa melalui Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut. Analisis Yuridis Pasal 1 ayat (2) KUHP Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ini ditujukan guna mencari solusi hukum untuk tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan majelis hakim konstitusi dan majelis hakim peradilan pidana. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu 1) apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu ketentuan pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dapat dianggap sebagai perubahan perundang-undangan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP, 2) apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat demikian, dapat diterapkan kepada pemohon uji materil undang-undang tersebut (terdakwa). Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat demikian dapat digolongkan sebagai suatu perubahan perundang-undangan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP. Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi dapat diterapkan secara retroaktif terhadap terdakwa dengan landasan legal standing seorang terdakwa yang mengalami kerugian konstitusional akibat pemidanaan dirinya, dan prinsip keadilan yang mana terdakwa seharusnya tidak hanya diberikan kesempatan (opportunity) untuk melakukan judicial review, namun juga hasil dari judicial review tersebut harus diterima apabila menguntungkan terdakwa. Oleh karena itu, perlu adanya suatu aturan yang dapat mengeneralisir penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme perubahan perundang-undangan yang menguntungkan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.

Actions (login required)

View Item