Yurisdiksi Negara Dalam United Nation Convention Against Corruption 2003 Dan Kaitannya Terhadap Upaya Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia (Dalam Hal Keterbukaan Kerahasiaan Bank Swiss)

KURNIAWAN, ARIF (2011) Yurisdiksi Negara Dalam United Nation Convention Against Corruption 2003 Dan Kaitannya Terhadap Upaya Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia (Dalam Hal Keterbukaan Kerahasiaan Bank Swiss). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM HUKUM INTERNASIONAL (PK VII) 2011 ARIF KURNIAWAN 07140160 OK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (39MB)

Abstract

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pengaturan yurisdiksi negara berkaitan dengan pengembalian aset hasil korupsi didalam UNCAC 2003 serta kendala-kendala yang dihadapi Indonesia didalam menerapkannya. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan yurisdiksi negara pada Pasal 42 ayat (1) sampai dengan (6)(UNCAC 2003)memuat doktrin mengenai yurisdiksi negara dalam hukum International yang dapat menjadi dasar bagi negara-negara korban korupsi yang hasil kejahatannya dilarikan ke negara lain untuk mengambil tindakan sesuai dengan hukum nasionalnya. Pengembalian aset didalam UNCAC diatur di dalam BAB V Pasal 51-59. Sebagai negara korban korupsi dan negara yang telah meratifikasi UNCAC 2003 melalui UU No. 7 Tahun 2006 menyebabkan pengembalian aset masih belum maksimal selain kebutuhan terhadap pengaturan objeknya maupun hukum acara. Kendala lainnya yakni masih banyakmnya kasus-kasus korupsi yang asetnya diduga berada di Swiss belum disidangkan sehingga pengembalian belum dapat dilaksanakan.

Actions (login required)

View Item