Pendaftaran Tanah Bagi Masyarakat di Wilayah Kampung Tua Kota Batam

Andini, Maysha (2025) Pendaftaran Tanah Bagi Masyarakat di Wilayah Kampung Tua Kota Batam. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan ABstrak PDF (1).pdf - Published Version Download (70kB)
	Text (BAB I) BAB I Pendahuluan (1).pdf - Published Version Download (484kB)
	Text (BAB IV) BAB Akhir (1).pdf - Published Version Download (25kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka PDF (1).pdf - Published Version Download (264kB)
	Text (Full Text) tesis full PDF (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi akibat penyelesaian legalitas lahan di 37 titik Kampung Tua belum dapat dituntaskan, sehingga pendaftaran tanah bagi masyarakat Kampung Tua belum dapat direalisasikan seluruhnya dan adanya perbedaan proses pengurusan sertifikat dengan daerah lain. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses pendaftaran tanah di wilayah Kampung Tua Kota Batam, untuk mengetahui jenis hak atas tanah yang diberikan pada masyarakat diwilayah Kampung Tua Kota Batam, dan hambatan dalam penerbitan sertifikat untuk masyarakat Kampung Tua Kota Batam dan Rumusan masalah difokuskan pada pendaftaran tanah, jenis hak atas tanah yang diberikan pada masyarakat diwilayah Kampung Tua, dan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pendaftaran tanah Kampung Tua. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teori kepastian hukum, teori implementasi kebijakan dan teori kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan pendaftaran tanah bagi masyarakat Kampung Tua belum dapat direalisasikan seluruhnya Penyebabnya adalah sudah diterbitkannya PL kepada pihak investor, tanah Kampung Tua dinyatakan belum clear and clean dan belum adanya sinkronisasi antara Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam sehingga terjadi tumpang tindih dalam mengambil kewenangan. Proses pendaftaran tanah Kampung Tua berjalan lancar setelah diterbitkan PP nomor 62 tahun 2019, yang menyatakan Kepala BP Batam dijabat ex-officio Walikota Batam. Dengan demikian kewenangan dan kebijakan antara Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam telah sejalan. Prosedur pengurusan sertifikat di Batam berbeda dengan daerah lain, perbedaan itu terletak pada; (1) pemohon harus mendapatkan rekomendasi penerbitan sertifikat dari BP Batam dan; (2) Perlunya SK Capes (Calon Peserta) dari Walikota Batam.

Actions (login required)

View Item