Implementasi Otonomi Daerah di Daerah Otonomi Baru (DOB) Tahun 2008-2011 Studi Kasus: Kota Pariaman

Muhammad, Irvan (2012) Implementasi Otonomi Daerah di Daerah Otonomi Baru (DOB) Tahun 2008-2011 Studi Kasus: Kota Pariaman. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) S1 Ilmu Politik 2012 Muhammad Irvan 07193045.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Muhammad Irvan, 07193045, Jurusan llmu Politik, Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Andalas Padang. Dengan Judul Skripsi: "Implementasi Otonomi Daerah di Daerah Otonomi Baru (DOB) Tahun 2008-2011 Studi Kasus : Kota Pariaman". Dibimbing oleh: DR. Asrinaldi, M.Si dan Tengku Rika Valentina, S.Ip., MA. Skripsi ini terdiri dari 92 halaman dengan referensi 3 buku teori, 8 buku metode, 2 jurnal, 2 skripsi, 3 Undang-undang dan 5 situs internet. Dalam penelitian ini penulls mendeskripsikan tentang Implementasi Otonomi Daerah di Kota Pariaman sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999. Melalui UU tersebut berdampak kepada Pemekaran wilayah termasuk Kota Pariaman karena tidak di atur lagi tentang Kota Administratif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini mengacu pada konsep otonomi daerah dan dampak negatif pelaksanaan otoda. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Pariaman telah membawa dampak poisiti dan negatif kepada tujuan awal pelaksanaan otonomi daerah. Implementasi Otonomi daerah di Kota Pariaman dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pelayanan terhadap publik yang lebih baik karena semakin berkembangnya infiastruktur seperti kesehatan dan infrastruktur pendidikan. Implementasi Otonomi daerah juga menciptakan dampak negatif seperti ketidaksetaraan yang lebih besar antar daerah jika tidak didukung oleh kemampuan manajerial walikota atau Kepala daerah untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sumber dana yang mereka miliki.

Actions (login required)

View Item