Transaksi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Agnes, Yarmita (2012) Transaksi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) S1 Hukum 2012 Agnes Yarmita 0810112079.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang telah begitu pesatnya. telah mengubah sistem pedagangan kearah yang lebih maju. Sehingga sekarang ini telah hadir suatu bentuk perdagangan yang memanfaatkan sistem elektronik yang disebut dengan transaksi etektronik. Dalam perdagangan konvensional yang menggunakan dokumen kertas (paper based), jika terjadi sengketa diantara para pihak maka dokumen kertas itulah yang diajukan sebagai alai bukti unluk memperkuat Posisi hukum para pihak. Dan, jika sengketa terjadi diantara para pihak yang terikat suatu perjanjian dari suatu transaksi elektronik yang tidak menggunakan kertas sebagai medianya (paperless transaction) maka bukti elektroniklah yang dijadikan alat bukti. Pengaturan mengenai alat bukti yang ditentukan dalam 164 HIR/284 RBg dan 1866 KUH Perdata, tidak menyebutkan bukti elektronik sebagai alat bukti maupun tentang keabsahannya sebagai alat bukti.

Actions (login required)

View Item