Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengimplementasikan Kebijakan PP NO 84 Tahun 1999 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kebupaten Agam (Studi Pada Masa Pemerintahan Gubernur Gumawan Fauzi 2005-2010)

Mona, Eka Sari (2010) Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengimplementasikan Kebijakan PP NO 84 Tahun 1999 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kebupaten Agam (Studi Pada Masa Pemerintahan Gubernur Gumawan Fauzi 2005-2010). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) S1 Ilmu Politik 2011 Mona Eka Putri 06193027.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini diawali dengan adanya keinginan Bukittinggi untuk memperluas daerah ke Kabupaten Agam dan pada awalnya keinginan ini di setujui oleh Kabupaten Agam, dan atas persetujuan Presiden pada saat itu B.J. Habibie, maka di sahkannyalah Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 1999 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam. Tetapi akhimya PP No 84 Tahun 1999 ini di tolak oleh pihak pemerintah Kabupaten Agam, dan hal ini berlanjut sampai saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder (dokumentasi) dan lokasi penelitian ini di kota Padang yaitu di kantor pemerintah provinsi Sumatera Barat dan di kantor pemerintahan Kabupaten Agam serta kantor pemerintahan kota Bukittinggi untuk melelakukan cross chek data. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edwards III, dengan melihat 4 variabel yaltu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun pertanyan penelitian dalam penelitian ini antara lain (1) Apakah isi kebijakan tersebut sudah di sosialisasikan dengan baik dan dengan cara apa? (2) Bagaimana kualitas implementor yang mensosialisasikan Kebijakan Peraturan Pemerintah No 84 tersebut? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan implementor dalam kebijakan Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 1999 ini? dan (4) Apakah strukur organisasi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumbar dalam masalah Peraturan Pemerintah No 84 Tahtm 1999 ini terlalu rumit?

Actions (login required)

View Item