KEPATUHAN PENYEDIA JASA DALAM MENERAPKAN REGULASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI DI WILAYAH KERJA BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR

Hidayat, A.Ichsan (2025) KEPATUHAN PENYEDIA JASA DALAM MENERAPKAN REGULASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI DI WILAYAH KERJA BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) Halaman Judu X Abstrak.pdf - Published Version Download (352kB)
	Text (Bab I) BAB I(5).pdf - Published Version Download (369kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka(10).pdf - Published Version Download (245kB)
	Text (Bab Akhir/Kesimpulan) Kesimpulan dan Saran(1).pdf - Published Version Download (247kB)
	Text (Tesis Full) Tesis Ichsan.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) merupakan kewajiban hukum bagi penyedia jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No. 10 Tahun 2021. Namun, kepatuhan terhadap kewajiban tersebut sering kali hanya bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substantif dalam pelaksanaan proyek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan penyedia jasa dalam menyusun dan melaksanakan dokumen SMKK, serta mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BJKW VI Makassar. Masalah penelitian difokuskan pada kesesuaian pelaksanaan dengan norma hukum, tingkat kepatuhan lapangan, faktor penghambat, dan peran lembaga pengawas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kewajiban hukum dan struktur regulasi SMKK, sementara pendekatan empiris digunakan untuk menilai pelaksanaan dokumen dan kepatuhan lapangan berdasarkan dua studi kasus: Proyek Pembangunan Rumah Susun Sulawesi Selatan dan Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan pelaksana evaluasi dan pejabat teknis di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan penyedia jasa masih belum merata. Pada proyek Rusun, pelaksanaan dokumen keselamatan hanya bersifat formalitas, sementara pada proyek Budong-Budong dokumen keselamatan telah dijalankan secara fungsional dan sistematis. Pengawasan yang dilakukan oleh BJKW VI memiliki dampak positif sebagai pengawasan preventif dan edukatif, namun masih menghadapi kendala struktural dan kewenangan yang terbatas. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendorong kepatuhan substantif terhadap norma keselamatan. Kata kunci: Peraturan, kepatuhan, pengawasan, SMKK, konstruksi

Actions (login required)

View Item